Antara Janji DPR Fokuskan Kinerja Tangani Covid-19 dan Realitanya...

Kompas.com - 13/05/2020, 09:08 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Membuka masa persidangan di tengah pandemi, tak ada hasil kerja DPR yang signifikan terhadap upaya penanganan Covid-19.

Padahal, Ketua DPR Puan Maharani berjanji memfokuskan kerja-kerja DPR untuk membantu mengatasi wabah virus corona.

Saat membuka masa sidang pada Senin (30/3/2020), Puan pun mengatakan hal tersebut sebagai wujud komitmen DPR terhadap upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Kala Anies Blak-blakan tentang Data Covid-19 yang Disembunyikan sejak Awal

Namun, sepanjang masa persidangan yang dibuka sejak 30 Maret hingga 12 Mei 2020, hanya ada satu peraturan perundang-undangan yang disahkan DPR yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kendati demikian, Perppu 1/2020 pun ramai dikritik, bahkan hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai, perppu tersebut tidak memiliki pendekatan yang mencirikan kebutuhan spesifik trkait penanganan Covid-19.

"Dalam perppu ini, tidak tergambar secara jelas bagaimana public health policy yang diharapkan masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19," kata Ketua PSHTN FHUI Mustafa Fakhri, Selasa (12/5/2020).

Catatan lain yang diberikan terhadap perppu, di antaranya dianggap meniadakan kehadiran rakyat dalam pembuatan APBN.

Sebab, Pasal 28 Perppu 1/2020 menghilangkan peran DPR dalam perubahan APBN.

Padahal, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang melibatkan partisipasi rakyat di dalamnya, yang diwakili oleh DPR.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Corona dan Hujan Kritik, DPR Tetap Sahkan UU Minerba

Kemudian, menurut Mustafa, tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang nembahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem seuangan.

Ia menyebut bahwa tidak ditemukan kriteria yang menentukan dua kondisi di atas dalam pasal-pasal Perppu 1/2020.

"Ketiadaan pengertian tersebut akan berdampak pada kelonggaran para pelaksana kebijakan untuk menyatakan dalil instabilitas keuangan tanpa adanya tolak ukur," ujar Mustafa.

"Dalam kondisi demikian maka pelaksanaan perppu tersebut berpotensi besar untuk disalahgunakan," kata dia.

Membahas RUU kontroversial

Pada saat bersamaan, DPR membahas sejumlah rancangan undang-undangan (RUU) yang kontroversial, salah satunya melanjutkan pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

RUU Minerba merupakan usul DPR dan merupakan carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Ungkap Pola Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi

Jaksa Ungkap Pola Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
KPK Sebut Pengganti Artidjo Alkostar Ditentukan Presiden Jokowi

KPK Sebut Pengganti Artidjo Alkostar Ditentukan Presiden Jokowi

Nasional
Jaksa KPK Sebut Menantu Sering Belikan Nurhadi Jam Tangan dari Uang Suap

Jaksa KPK Sebut Menantu Sering Belikan Nurhadi Jam Tangan dari Uang Suap

Nasional
Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Nasional
Setahun Pandemi, Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Diumumkan Masuk RI

Setahun Pandemi, Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Diumumkan Masuk RI

Nasional
Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X