Kompas.com - 11/05/2020, 19:26 WIB
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Agama Zainut Tauhid Sa'adi setuju dengan pandangan bahwa masjid tidak harus benar-benar ditutup demi menghindari penularan virus corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi kritik anggota Komisi VIII DPR terkait penutupan rumah ibadah dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi VIII, Senin (11/5/2020).

"Tapi itu sesungguhnya yang menjadi perhatian dan prioritas kami bahwa kami setuju dalam pelaksanaan tidak boleh kemudian masjid itu digembok, tidak boleh ada kegiatan, atau misalnya gereja digembok, tidak boleh," kata Zainut.

Baca juga: 80 Imam Masjid dan Mushala Dikumpulkan Terkait Shalat Berjemaah

Menurut Zainut, masjid tetap bisa melakukan kegiatan keagamaan seperti biasa, namun dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Selain itu, yang patut dipertimbangkan pula bagi tempat ibadah yang hendak membuka pintunya, yakni tidak berada di daerah yang memiliki potensi penularan Covid-19 tinggi.

Terkait zona penularan, Zainut menyarankan pemuka agama setempat untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu.

"Untuk itu kami mengimbau kepada tokoh agama agar melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat," ujar dia.

Baca juga: Pasien Corona Meninggal, Sempat Bagikan Sembako dan Shalat Tarawih di Masjid

"Mana daerah-daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan relaksasi atau kelonggaran, mana yang tidak boleh," lanjut dia.

Zainut mengatakan, menghindari diri dari bahaya adalah hal yang menjadi prioritas dalam agama.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi semua masyarakat yang menaati anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan pembatasan fisik dengan tidak beribadah bersama di masjid.

Diketahui, ada beberapa anggota Komisi VIII yang mengkritisi penutupan rumah ibadah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: UPDATE 11 Mei: 991 Pasien di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Anggota tersebut di antaranya Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB dan Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar.

Menteri Agama Fachrul Razi pun mulai membuka opsi melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk rumah ibadah.

Namun opsi ini masih ingin dibahas lebih lanjut terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Nasional
Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Nasional
49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Nasional
Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X