Kompas.com - 11/05/2020, 19:25 WIB
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.
 DOK. DPR RIAnggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

KOMPAS.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, desak pemerintah melindungi Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di luar negeri. Pasalnya, hingga saat ini belum ada perlindungan hukum bagi mereka.

Aturan yang masih digunakan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kemudian ada juga UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.

“Sejauh ini regulasi hanya membahas perlindungan ABK di dalam negeri dan bersifat parsial. Padahal kasus pelanggaran HAM juga banyak terjadi di luar negeri. Saya minta pemerintah buat aturan hukum yang komprehensif,” kata Netty, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Kisah Pilu Keluarga ABK Kapal China, Jasad Anak Dilarung Tanpa Persetujuan, Tak Pernah Bisa Hubungi Putranya

Salah satu kasus pelanggaran HAM di luar negeri yang dirujuk Netty adalah pelarungan jasad ABK Indonesia di kapal ikan China.

Menurut Netty, peristiwa tersebut sangat memilukan. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat dan tegas mengusut kasusnya.

“Beredar di berita, keluarga tidak tahu mayat korban akan dilarung. Ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya proses pelarungan didokumentasikan secara detail, baik dengan video maupun foto,” kata Netty.

Lebih lanjut Netty mengatakan, praktik pelarungan diatur dalam Pasal 30 Seafarer’s Service Regulations International Labour Organization (ILO).

Baca juga: Menteri Edhy Bilang Pelarungan Jenazah ABK ke Laut Dimungkinkan, Asal...

Peraturan tersebut menyatakan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melapor ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Teknis dan proses pelarungan juga harus memenuhi berbagai syarat dan diawasi.

Kemudian, Netty juga menyoroti dugaan eksploitasi di dunia ABK terutama kapal asing.

“ABK yang selamat mengaku dipaksa berdiri dan bekerja selama 18 jam. Bahkan ada yang sampai 30 jam,” kata Netty.

Baca juga: Polri Periksa 14 ABK WNI Kapal Long Xin Terkait Pelarungan 3 Jenazah

Netty pun kembali meminta pemerintah untuk segera merespons dan membentuk tim pengusut kasus.

“Jangan sampai hal ini mencoreng marwah bangsa sebagai bangsa maritim yang unggul. Jangan sampai ada lagi eksploitasi atas nama apa pun di belahan dunia mana pun,” kata Netty.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Ingatkan Kolektif-Kolegial, Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Lainnya Gunakan Hati Nurani

Nasional
Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Pengamat: Operasi Pasukan Keamanan Bukan Semata Operasi Bersenjata, tapi Juga Merebut Hati Masyarakat

Nasional
BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

BNPB: 5 Kabupaten di 4 Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor Hari Pertama Lebaran

Nasional
Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Direktur KPK: Dari Awal Sosialisasi, TWK untuk Pemetaan Pegawai, Tak Ada Penonaktifan

Nasional
Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Seorang Deputi KPK Dinyatakan Tak Lolos TWK, Pernah Periksa Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Lihat Ada Penumpukan Penumpang KRL, Menhub: PT KCI Tidak Profesional

Nasional
Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Polri Perpanjang Sanksi Putar Balik Kendaraan Selama Larangan Mudik hingga 24 Mei

Nasional
Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Pasukan Gabungan TNI Tembak Mati 2 KKB, Anggota DPR: Kalau yang Berhasil Dilumpuhkan Itu KKB, Bagus

Nasional
Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Lewat New DTKS, Masyarakat Bisa Daftar Terima Bansos dan Melaporkan

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Idul Fitri 1442 H, Ketum PPP: Masih Banyak Saudara Kita Berjuang Lawan Pandemi Covid-19

Nasional
Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Kisah Tata, Pegawai KPK, Seorang Gusdurian yang Dinyatakan Tak Lolos TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X