KILAS

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Lindungi ABK di Luar Negeri

Kompas.com - 11/05/2020, 19:25 WIB
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.
 DOK. DPR RIAnggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

KOMPAS.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, desak pemerintah melindungi Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di luar negeri. Pasalnya, hingga saat ini belum ada perlindungan hukum bagi mereka.

Aturan yang masih digunakan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kemudian ada juga UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.

“Sejauh ini regulasi hanya membahas perlindungan ABK di dalam negeri dan bersifat parsial. Padahal kasus pelanggaran HAM juga banyak terjadi di luar negeri. Saya minta pemerintah buat aturan hukum yang komprehensif,” kata Netty, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Kisah Pilu Keluarga ABK Kapal China, Jasad Anak Dilarung Tanpa Persetujuan, Tak Pernah Bisa Hubungi Putranya

Salah satu kasus pelanggaran HAM di luar negeri yang dirujuk Netty adalah pelarungan jasad ABK Indonesia di kapal ikan China.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Netty, peristiwa tersebut sangat memilukan. Ia pun meminta pemerintah bergerak cepat dan tegas mengusut kasusnya.

“Beredar di berita, keluarga tidak tahu mayat korban akan dilarung. Ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya proses pelarungan didokumentasikan secara detail, baik dengan video maupun foto,” kata Netty.

Lebih lanjut Netty mengatakan, praktik pelarungan diatur dalam Pasal 30 Seafarer’s Service Regulations International Labour Organization (ILO).

Baca juga: Menteri Edhy Bilang Pelarungan Jenazah ABK ke Laut Dimungkinkan, Asal...

Peraturan tersebut menyatakan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melapor ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Teknis dan proses pelarungan juga harus memenuhi berbagai syarat dan diawasi.

Kemudian, Netty juga menyoroti dugaan eksploitasi di dunia ABK terutama kapal asing.

“ABK yang selamat mengaku dipaksa berdiri dan bekerja selama 18 jam. Bahkan ada yang sampai 30 jam,” kata Netty.

Baca juga: Polri Periksa 14 ABK WNI Kapal Long Xin Terkait Pelarungan 3 Jenazah

Netty pun kembali meminta pemerintah untuk segera merespons dan membentuk tim pengusut kasus.

“Jangan sampai hal ini mencoreng marwah bangsa sebagai bangsa maritim yang unggul. Jangan sampai ada lagi eksploitasi atas nama apa pun di belahan dunia mana pun,” kata Netty.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Nasional
Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Nasional
3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

Nasional
Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Nasional
Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Nasional
KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Nasional
Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

Nasional
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Nasional
UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X