Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Jamin WNI dari Luar Negeri yang Dipulangkan ke Rumah Negatif Covid-19

Kompas.com - 11/05/2020, 18:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan seluruh WNI yang dipulangkan ke keluarganya usai bekerja di luar negeri, berstatus negatif Covid-19.

Setibanya di pelabuhan atau bandara di Indonesia, pemerintah akan memeriksa kesehatan mereka dan melakukan tes swab dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Tes diperuntukan bagi yang menunjukkan gejala Covid-19.

"Mereka yang telah melalui pemeriksaan apabila dinyatakan negatif maka kami akan mengatur kepulangan mereka ke daerah masing-masing. Negatif di sini bukan menggunakan metode rapid test antibody, tetapi menggunakan swab PCR," ujar Doni melalui video conference, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Menlu Minta WNI yang Pulang ke Tanah Air Taati Protokol Kesehatan

"Sehingga akurasi bagi pendatang warga negara kita yang dari luar negeri betul-betul bisa kita jamin bahwa mereka sudah dalam keadaan sehat," lanjut Doni.

Sementara itu, WNI yang hasil tes swab-nya positif akan langsung dibawa ke rumah sakit darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, atau Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Jika masih tak cukup, nantinya mereka akan dibawa ke rumah sakit darurat yang tengah disiapkan di Surabaya, Jawa Timur.

"Sementara yang di Jawa Timur, di Surabaya sedang dalam proses menyiapkan ruang-ruang isolasi bantuan dan kerjsama Kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi dan Gugus Tugas," tutu Kepala Badsn Nasional Penanggulangan Bencana itu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memperkirakan sekitar 34.000 pekerja migran Indonesia akan selesai kontrak kerjanya pada Mei dan Juni. Mereka kemudian akan kembali ke tanah air di tengah pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: WNI yang Pulang dari Luar Negeri Dikhawatirkan Bentuk Klaster Baru Covid-19

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas ihwal percepatan penanganan Covid-19 melalui video converence, Senin (11/5/2020).

"Saya juga menerima laporan, pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir," ujar Jokowi.

"Mereka berasal dari Jawa Timur ini ada 8.900 kurang lebih, dari Jawa Tengah 7.400, dari Jawa Barat 5.800, dari NTB (Nusa Tenggara Barat) 4.200, dari Sumatera Utara kurang lebih 2.800, dari Lampung 1.800, dan 500 orang dari Bali," papar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com