Menko PMK Minta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos Libatkan Pendamping

Kompas.com - 08/05/2020, 09:53 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/04).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial ( bansos) di lapangan untuk melibatkan pendamping.

Hal tersebut dibutuhkan mengingat persoalan data penerima bansos saat ini masih kacau-balau bahkan tumpang tindih.

Padahal perbaikan data untuk mempercepat proses penyaluran bansos sangat dibutuhkan.

"Verifikasi dan validasi data di lapangan dapat turut melibatkan peran para pendamping, misalnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, tenaga BKKBN, dan tagana," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Mensos: Bansos Diberikan 3 Bulan, Berupa Sembako dan Beras Bulog

Verifikasi dan validasi data yang dilakukan itu, kata dia, harus diserahkan kepada para pendamping tersebut dengan didampingi RT/RW setempat.

Hal tersebut perlu dilakukan, untuk pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah lama.

"Semua dalam rangka untuk memfinalisasi pemutakhiran DTKS sehingga setelah Covid-19 selesai, ada satu basis data baru yang telah di-refresh, yang bisa dijadikan dasar untuk bantuan berikutnya," kata Muhadjir.

Supaya lebih cepat, kata dia, jika perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping tersebut dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah Kemenko PMK.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

Mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lainnya.

"Saya pikir masalahnya di updating dan shortcut. Dengan keterlibatan para pendamping tadi saya harapkan akan bisa mempercepat pemutakhiran data di DTKS," kata dia.

Harapannya, pemutakhiran data tersebut bisa digunakan untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang tengah dipersiapkan Kemendes PDTT dan Kemensos.

Baca juga: Kepala Daerah Salahgunakan Bansos Covid-19, Komisi II: Kejahatan yang Tak Bisa Dibiarkan

Pasalnya, dua kementerian itu, kata Muhadjir, merupakan tulang punggung percepatan penanganan Covid-19.

Muhadjir pun meminta para kepala daerah, khususnya DKI Jakarta dan daerah-daerah yang akan diberikan bansos dari pemerintah pusat seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dapat mensinkronkan data.

"Supaya bansos Presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X