KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

Kompas.com - 07/05/2020, 11:33 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian, mengakui bahwa program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 telah dimodifikasi.

Donny menyatakan Kartu Prakerja saat ini didesain menjadi program semi bantuan sosial.

Awalnya memang didesain untuk pelatihan, memberikan skilling, reskilling, dan upskilling bagi para pekerja berupa pelatihan online dan offline.

"Lalu kita mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi berat, terutama jumlah PHK yang menggelembung cukup besar. Karena itu Prakerja didesain ulang jadi semi bansos," kata Donny dalam tayangan Satu Meja The Forum episode "Ada Apa dengan Kartu Prakerja?", dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Ada Apa di Balik Kartu Prakerja?

Menurut dia, komponen pelatihan dalam Kartu Prakerja hanya 28 persen dari total manfaat yang diterima pendaftar.

Donny menjelaskan, sebagian besar manfaat Kartu Prakerja merupakan insentif finansial.

"Sebagian besar isinya insentif finansial supaya mereka yang kena PHK bisa bertahan selama krisis berlangsung. Ada Rp 600.000 per bulan selama empat bulan akan diberikan, lalu insentif pascasurvei total Rp 150.000," terangnya.

"Komponen pelatihan hanya sekitar 28 persen dari total manfaat yang diterima mereka yang terdampak," lanjut Donny.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

Ia pun menjawab kritik yang menyebutkan pelatihan tidak lagi relevan di masa sekarang.

Donny mengatakan Kartu Prakerja hanya salah satu program jaring pengaman sosial pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Menurut Donny, ada program jaring pengaman sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako Murah.

"Prakerja hanya satu opsi dari beberapa opsi jaring pengaman sosial. Ada bansos Rp 600.000 per bulan bagi mereka yang sangat butuh, ada PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja. Jadi ini satu pilihan saja bagi mereka yang kehilangan pekerjan di masa krisis Covid-19 ini," tuturnya.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Muncul Desakan Pilkada Ditunda, Komite Pemilih Indonesia: Perlu Ada Evaluasi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Bareskrim Limpahkan Kembali Berkas Perkara Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Nasional
KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

KPK Sayangkan MA yang Kerap Menyunat Hukuman Koruptor

Nasional
Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf

Nasional
MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

MAKI Akan Gugat Praperadilan KPK jika Laporannya Terkait Kasus Djoko Tjandra Tak Diproses

Nasional
Minta KPK Usut Istilah 'Bapakmu-Bapakku' dan 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Minta KPK Usut Istilah "Bapakmu-Bapakku" dan "King Maker" dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Kasus Covid-19 Meningkat, PAN Nilai Penundaan Pilkada Harus Dikaji Lebih Dalam

Nasional
Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Kebakaran di Kemensos Disebut akibat Korsleting

Nasional
Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Positif Covid-19, Menag Minta Program dan Layanan Keagamaan Tetap Berjalan

Nasional
Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Nasional
Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Nasional
Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Ada Dugaan Pidana dalam Kebakaran Kejaksaan Agung, Polisi Kirim SPDP

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X