PAN: Gelombang PHK Massal Arahkan Kita ke Mati Suri Mesin Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menilai, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sebagai dampak pandemi Covid-19 akan mengarahkan pada mati surinya mesin ekonomi.

Demikian disampaikan Eddy dalam diskusi online DPP PAN bertema Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional, Jumat (17/4/2020).

"Kalau kita melihat besarnya PHK yang terjadi saat ini, apalagi ada gelombang PHK massal berikutnya, itu justru akan mengarahkan kita ke mati suri mesin ekonomi," kata dia.

Baca juga: Cegah PHK Massal, PAN Dorong Pemerintah Tiru Singapura Beri Subsidi Gaji Pekerja

Eddy mengatakan, apabila hal tersebut terjadi, maka kepailitan atau kebangkrutan massal juga bisa terjadi.

Menurut dia, apabila mesin ekonomi sampai mati, maka kebangkitannya pun akan sulit ke depannya.

Sebab pemulihan membutuhkan waktu yang lama.

"Kalau PHK massal sudah menjadi, kita akan pada saat recovery seperti harus melakukan rekruitmen lagi. Mereka yang sekarang ada di kampung, harus ditarik kembali untuk dilatih dan itu butuh waktu," kata dia.

Baca juga: Pembayaran PPh 21 untuk Pensiun Naik, Sri Mulyani: Indikasi Peningkatan PHK

Apalagi, kata dia, saat ini banyak pekerja yang pulang ke daerah karena di-PHK atau tak memiliki prospek pekerjaan di wilayah mereka bekerja.

Hal tersebut, menyebabkan masalah baru di kampung halamannya karena kondisi mereka yang sudah berbeda.

"Biasanya orang itu pulang kampung dalam rangka mudik lebaran bawa uang, sekarang, sudah pulangnya lebih awal tak bawa apa-apa. Ini akan menjadi beban yang pindah dari DKI atau daerah-daerah industri mereka ke daerah-daerah asalnya," kata dia.

Baca juga: MTI: Jika Operasional KRL Dihentikan, 7.000 Pekerja Terancam PHK

PHK juga disebutkannya akan membebani anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dan membawa dampak sosial yang tidak kecil sampai ke daerah.

Apalagi, kata dia, 81 persen industri besar dan sedang berpusat di Pulau Jawa.

Salah satunya yang paling menyerap banyak pekerja adalah industri tekstil dan pakaian jadi.

Pada tahun 2017, kata dia, pekerja industri tersebut tercatat 1,5 juta yang meningkat menjadi 3,7 juta pada 2019.

"Kalau terjadi goncangan besar dan PHK hanya di sektor itu saja, bagaimana dampaknya? Sekarang saja kegiatan yang sudah terhenti sama sekali, seperti pariwisata, katering, itu saja sudah PHK secara instan," ucap dia.

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja: Pandemi Covid-19 Dalih Perusahaan Lakukan PHK Sepihak Tanpa Pesangon

Oleh karena itu, menurut dia, apapun upaya yang dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan program stimulus, bertujuan untuk menghidupkan kembali atau menahan kontraksi ekonomi lebih lanjut.

"Itu memang harus dengan paradigma bahwa mesin ekonomi ini jangan sampai mati," kata dia.

Prinsip bahwa apapun yang dilakukan dari segi stimulus, kata dia, bertujuan untuk membantu perekonomian agar tidak mandek, harus segera, terfokus, dan sementara.

Setidaknya, pemerintah telah memberikan stimulus dalam rangka menangani dampak Covid-19 senilai Rp 405,1 triliun ke berbagai sektor. Antara lain bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.