Dominasi Polisi di Sektor Penindakan KPK Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dominasi polisi yang mengisi jabatan kunci di sektor penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dominasi polisi di sektor penindakan tersebut rawan menyebabkan konflik kepentingan.

"Hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada saat ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan dari institusi Polri," kata Kurnia dalam siaran pers, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Deputi Penindakan Baru Belum Lapor LHKPN Sejak 2013, Ini Kata Jubir KPK

Jabatan Deputi Penindakan KPK kini diisi oleh Karyoto yang merupakan mantan Wakapolda DI Yogyakarta dengan pangkat brigadir jenderal.

Lalu, pos Direktur Penyelidikan KPK yang berada di bawah Deputi Penindakan diisi Endar Priartono yang sebelumnya adalah Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat komisaris besar.

Keduanya baru dilantik oleh Ketua KPK Firli Bahuri, yang juga seorang polisi, pada Selasa kemarin.

Sementara itu, pos lain dalam Kedeputian Penindakan KPK yaitu Direktur Penyidikan juga diisi seorang polisi yakni Panca Putra yang berpangkat komisaris besar.

Menurut Kurnia, loyalitas ganda pun dapat terjadi kenyusul banyaknya anggota kepolisian yang mengisi jabatan-jabatan penting di KPK.

"Sebab, di waktu yang sama para kandindat terpilih yang berasal dari Korps Bhayangkara memiliki dua atasan sekaligus, yakni kapolri dan komisioner KPK," kata Kurnia.

Baca juga: Pejabat Baru KPK Lalai Lapor LHKPN, ICW: Pimpinan Kesampingkan Integritas

Kurnia menyebut, hal ini juga seolah membuktikan kekhawatiran publik atas postur KPK di bawah kepemimpinan Firluli Bahuri.

"Pada akhirnya publik akan melihat bagaimana postur KPK di kepemimpinan Firli Bahuri. Kekhawatiran publik akan dominasi institusi penegak hukum tertentu di KPK benar-benar terealisasi," kata Kurnia.