Pemerintah: PSBB di 10 Daerah untuk Memutus Penularan Covid-19

Kompas.com - 14/04/2020, 17:49 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan rambu untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bogor di Bogorled Teknolindo, Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Sebanyak 30 rambu yang terdiri dari rambu peringatan dan pemeriksaan tentang penerapan PSBB tersebut akan ditempatkan di sejumlah ruas jalan utama dan perbatasan di Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHPekerja menyelesaikan pembuatan rambu untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Bogor di Bogorled Teknolindo, Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Sebanyak 30 rambu yang terdiri dari rambu peringatan dan pemeriksaan tentang penerapan PSBB tersebut akan ditempatkan di sejumlah ruas jalan utama dan perbatasan di Kota Bogor yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di 10 daerah bertujuan memutus penularan Covid-19.

"Sampai hari ini PSBB sudah diterapkan di 10 daerah. Semua ini dilakukan semata-mata untuk memutuskan kemungkinan terjadinya penularan dari orang satu ke lainnya dengan membatasi aktivitasnya," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (14/4/2020).

Ke-10 daerah itu adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Pekanbaru.

Baca juga: KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Yuri menuturkan, PSBB juga merupakan penguatan dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah.

"Juga menjaga jarak fisik dalam komunikasi dan gunakan masker dalam rangka saat keluar dari rumah," tambah Yuri.

Sebelumnya, selain sejumlah daerah mengajukan penerapan PSBB ke Kemenkes. Dari ajuan tersebut, beberapa daerah masih belum disetujui untuk penerapan PSBB. 

Kelima daerah itu adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Rotendao.

Baca juga: KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Penyebab tidak dikabulkannya permohonan kelima daerah itu karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.

Selain daerah-daerah di atas, ada dua daerah lain yang menyatakan akan mengajukan permohonan PSBB.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, kedua daerah itu yakni Kota Makassar dan Kota Bandung.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X