Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Kompas.com - 14/04/2020, 17:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menganggap Pemprov DKI Jakarta harus sinergis dengan kota-kota satelit Ibu Kota dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita (berharap) sinergis saja dengan DKI, kita kan satu kesatuan, sesuai arahan presiden, sebagai Jabodetabek," kata Idris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Kemarin kan ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya karyawannya dipekerjakan di rumah (selama PSBB), tapi tidak dilakukan. Itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah, orang Depok ya di Depok, enggak perlu ke Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Idris menyoroti fenomena penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line selama 2 hari terakhir karena para komuter terpaksa masuk kantor di Jakarta. Padahal, seharusnya mereka kerja dari rumah selama PSBB di Jakarta.

Namun, KRL sebagai angkutan yang memfasilitasi para komuter dari Bekasi, Depok, dan Bogor, justru dibatasi kapasitas dan waktu operasionalnya, mengakibatkan penumpukan penumpang.

Guna melindungi warganya dari kemungkinan tertular Covid-19 akibat berdesakan di kereta, para pimpinan wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional KRL disetop ketika PSBB berlaku pada Rabu (15/4/2020) di Bodebek.

Baca juga: Penumpang KRL Padat Saat PSBB, Anies Bilang Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan

Akan tetapi, Idris berharap agar opsi itu jadi opsi terakhir. Ia menduga, penyetopan operasional KRL akan melindungi warga dari berdesakan di kereta, namun memunculkan masalah baru.

Idris meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan para perusahaan bandel itu.

"Meliburkan operasi KRL tapi kalau mereka (pegawai) ada kewajiban kerja di Jakarta, mereka mau naik apa?" ujar Idris.

"Yang pasti bus nantinya akan diserbu. Diserbu juga nanti (bus) ada pembatasan, sementara mereka harus bekerja di sana. Jadi akan terjadi gesekan di bawah, makanya harus sinergi. Dia bekerja di mana? Di kantor," ia mengakhiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com