Kompas.com - 14/04/2020, 17:40 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menganggap Pemprov DKI Jakarta harus sinergis dengan kota-kota satelit Ibu Kota dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita (berharap) sinergis saja dengan DKI, kita kan satu kesatuan, sesuai arahan presiden, sebagai Jabodetabek," kata Idris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Kemarin kan ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya karyawannya dipekerjakan di rumah (selama PSBB), tapi tidak dilakukan. Itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah, orang Depok ya di Depok, enggak perlu ke Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Idris menyoroti fenomena penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line selama 2 hari terakhir karena para komuter terpaksa masuk kantor di Jakarta. Padahal, seharusnya mereka kerja dari rumah selama PSBB di Jakarta.

Namun, KRL sebagai angkutan yang memfasilitasi para komuter dari Bekasi, Depok, dan Bogor, justru dibatasi kapasitas dan waktu operasionalnya, mengakibatkan penumpukan penumpang.

Guna melindungi warganya dari kemungkinan tertular Covid-19 akibat berdesakan di kereta, para pimpinan wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional KRL disetop ketika PSBB berlaku pada Rabu (15/4/2020) di Bodebek.

Baca juga: Penumpang KRL Padat Saat PSBB, Anies Bilang Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan

Akan tetapi, Idris berharap agar opsi itu jadi opsi terakhir. Ia menduga, penyetopan operasional KRL akan melindungi warga dari berdesakan di kereta, namun memunculkan masalah baru.

Idris meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan para perusahaan bandel itu.

"Meliburkan operasi KRL tapi kalau mereka (pegawai) ada kewajiban kerja di Jakarta, mereka mau naik apa?" ujar Idris.

"Yang pasti bus nantinya akan diserbu. Diserbu juga nanti (bus) ada pembatasan, sementara mereka harus bekerja di sana. Jadi akan terjadi gesekan di bawah, makanya harus sinergi. Dia bekerja di mana? Di kantor," ia mengakhiri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Nasional
Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X