Jokowi Lantik Wagub DKI Besok, Setiap Tamu Akan Jalani Rapid Test

Kompas.com - 14/04/2020, 17:26 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono bersama Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah dan Kepala Biro Bawaslu LA Bayoni usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono bersama Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah dan Kepala Biro Bawaslu LA Bayoni usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan melantik Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada Selasa (15/4/2020) siang.

Pelantikan akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta dan dilakukan sesuai protokol pencegahan virus corona atau Covid-19.

"Ya besok dilantik dengan konsep minimalis, sesuai protokol Covid-19," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2020) sore.

Baca juga: Riza Patria Akan Dilantik sebagai Wagub DKI pada 15 April 2020 di Istana Negara

Heru menyebut semua tamu yang diundang akan menjalani pemeriksaan suhu tubuh hingga rapid test. Dengan metode rapid test, maka bisa langsung diketahui apakah tamu tersebut memiliki gejala Covid-19 atau tidak.

"Hasilnya kan keluar langsung," kata Heru.

Selain itu, tamu juga diwajibkan menggunakan masker serta menjaga jarak. Oleh karena itu, tamu yang diundang dalam acara pelantikan juga dibatasi.

"Maksimum 30 orang. Sangat sederhana dan minimalis acaranya," kata Heru.

Baca juga: Digelar di Tengah Wabah Corona, Undangan Pelantikan Riza Patria sebagai Wagub DKI Terbatas

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta mengalahkan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Riza memperoleh 81 suara, sedangkan Nurmansjah mendapatkan 17 suara dalam pemilihan yang digelar pada Senin (6/4/2020) di Gedung DPRD DKI.

Pemilihan itu diikuti oleh 100 anggota DPRD DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Riza bakal mengisi kursi orang nomor dua di DKI Jakarta setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno pada Agustus 2018.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X