Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Kompas.com - 30/03/2020, 21:45 WIB
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, pemerintah dan DPR perlu segera memastikan kapan pelaksanaan pilkada serentak akan dilanjutkan.

Hal tersebut menyusul kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menunda pilkada serentak 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada September 2020.

"Soal batas waktu penundaan tadi dibicarakan dalam rapat di Komisi II DPR, bahwa tanggalnya (penundaan) sampai kapan? Tentu ini harus segera dibahas dan ditetapkan supaya ada kepastian hukumnya," ujar Fritz saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Dia pun mengungkapkan, dalam rapat juga dibahas dasar hukum penundaan pilkada serentak yang disepakati dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Menurut Fritz, kepastian soal kapan Pilkada selanjutnya akan dilaksanakan harus masuk dalam Perppu tersebut.

"Soal itu kami sarankan masuk ke dalam Perppu supaya kepastian tanggalnya lebih tegas, " lanjutnya.

Dia mengungkapkan, Bawaslu pada dasarnya sepakat dengan keputusan pemerintah dan DPR untuk menunda tahapan Pilkada serentak 2020 yang belum terlaksana.

Baca juga: Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Pasalnya, kata Fritz, mempertimbangkan penularan Covid-19 yang terus meluas, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan keselamatan masyarakat, penyelenggara dan pengawas pemilu.

Terkait dengan aktivitas pengawasan Bawaslu setelah Pilkada ditunda, Fritz memastikan pengawasan tetap berjalan.

"Meski bekerja dari rumah, tentu tugas pengawasan tetap berjalan. Salah satunya kami harus menyelesaikan laporan anggaran pengawasan dari tahapan pengawasan yang sudah kami lakukan, " tambahnya.

Baca juga: Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan di Astana Giribangun Solo

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan di Astana Giribangun Solo

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Meninggal Dunia

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Meninggal Dunia

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Nasional
Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Nasional
UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Nasional
Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Nasional
'Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi...'

"Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi..."

Nasional
KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X