Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Kompas.com - 30/03/2020, 21:26 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, DPR dan pemerintah sepakat menunda tahapan Pilkada 2020.

Namun, lima tahapan yang sudah berlangsung tetap dinyatakan sah.

Menurut Doli, DPR, KPU dan pemerintah tengah menyiapkan opsi untuk melanjutkan 10 tahapan pilkada.

"Lima tahap itu tetap sah, tetap diakui, tidak akan dihilangkan. Tinggal nanti dilanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya yang ada sekitar 10 lagi. Nah, penundaannya kapan, nanti sesuai dengan UU. Kita akan lihat kondisi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Baca juga: KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Doli mengatakan, salah satu opsinya yakni melanjutkan tahapan pilkada paling lambat Desember 2020 apabila wabah Covid-19 berakhir pada bulan Mei atau Juni.

"Diasumsikan masa tanggap darurat selesai, atau pandemi dianggap selesai, bulan Mei atau Juni, maka masih bisa kemungkinan dilaksanakan tahun ini. Paling lambat Desember 2020," ujar dia.

Namun, menurut Doli, apabila pada bulan Mei atau Juni wabah Covid-19 belum berakhir, tahapan pilkada dilaksanakan pada tahun 2021.

"Kalau diasumsikan lewat bulan itu (Mei dan Juni 2020), maka kemungkinannya Maret atau Juni 2021," ucap dia. 

Menurut Doli, tahapan pilkada lanjut akan dilaksanakan sesuai persetujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan DPR.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Nasional
Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Irjen Napoleon: Saya Kecewa...

Irjen Napoleon: Saya Kecewa...

Nasional
Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Nasional
Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Nasional
Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang HUT OPM pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Jelang HUT OPM pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Nasional
Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Nasional
20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Nasional
Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X