Pandemi Covid-19, Kemenag Siapkan 2 Skenario Ibadah Haji 2020

Kompas.com - 27/03/2020, 08:38 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji tahun 2020 di tengah wabah Covid-19.

Kemenag pun menyiapkan dua skenario, yaitu haji tahun ini tetap diselenggarakan, atau malah dibatalkan.

"Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi," kata Menteri Agama Fachrul Razi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Kemenag Perpanjang Waktu Pelunasan Biaya Perjalanan Haji 2020

Fachrul mengatakan, sampai saat ini, persiapan layanan haji di Arab Saudi seperti pengadaan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan.

Namun, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka haji belum dilakukan. Demikian pula untuk keperluan penerbangan.

"Proses pengadaan layanan juga terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka," ujar Fachrul.

Fachrul menyebut, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) calon jemaah Indonesia pun masih terus berproses.

Sampai hari ini, tercatat 83.337 jemaah sudah melakukan pelunasan. Tahapan pertama ini masih terus berlangsung hingga 30 April 2020.

Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, kata Fachrul, dana akan dikembalikan ke jemaah.

"Dana yang disetorkan saat pelunasan dapat dikembalikan lagi ke jemaah," ujarnya.

Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Kemenag sementara waktu menunda pelaksanaan bimbingan manasik haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa.

Baca juga: Dalam Sepekan, Lebih dari 70.000 Calon Jemaah Haji Lunasi Pembayaran

Bersamaan dengan itu, Kemenag tengah memfinalkan beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain, distribusi buku manasik ke jemaah, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring, hingga edukasi dan sosialisasi melalui media sosial

Fachrul pun mengimbau para calon jemaah tetap mengikuti setiap tahapan haji, sambil terus memantau perkembangan di Arab Saudi.

"Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X