Kompas.com - 20/03/2020, 06:31 WIB
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KPK memeriksa Evi Novida Ginting Manik   sebagai saksi  terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024  untuk tersangka Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp. *** Local Caption ***  RENO ESNIRKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KPK memeriksa Evi Novida Ginting Manik sebagai saksi terkait kasus suap penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 untuk tersangka Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp. *** Local Caption ***

Putusan MK memerintahkan KPU untuk mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc, tanpa perintah koreksi perolehan suara Cok Hendri Ramapon.

Sedangkan Bawaslu memerintahkan KPU untuk mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc serta Cok Hendri Ramapon.

Baca juga: KPU Tunjuk Hasyim Asyari Jadi Pengganti Sementara Evi Novida

Atas dasar itu, KPU pun memutuskan untuk menjalankan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Kan seharusnya tidak ada banding atau apa lagi terhadap putusan MK," ujar Komisioner KPU Evi Novida yang juga hadir dalam konferensi pers.

"Dan tidak ada satu lembaga pun berhak menafsirkan putusan MK, yang berhak itu cuma MK sendiri. Jadi kan kita menjalankan bukan sebagai lembaga penafsir putusan MK," lanjutnya.

2. Tak berdasar

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik pun mengaku keberatan atas putusan DKPP tersebut.

Menurut Evi, DKPP sebenarnya sudah tidak punya dasar untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Hendri Makaluasc.

Sebab, Hendri telah mencabut gugatannya pada 13 November 2019, setelah sebelumnya mengajukan gugatan pada 18 Oktober 2019.

Baca juga: KPU Sebut Komisioner Evi Novida Tak Pernah Ubah Hasil Pemilu

"Pencabutan pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi dalam perkara ini," kata Evi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Menurut Evi, pencabutan gugatan secara langsung disampaikan Hendri Makaluasc saat persidangan di hadapan Majelis Hakim DKPP.

Kepada majelis, Hendri juga telah menyampaikan alasan-alasannya mencabut gugatan.

Evi berpandangan, dengan dicabutnya perkara tersebut oleh penggugat, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, DKPP dinilai tak punya wewenang untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Baca juga: Dipecat, Komisioner KPU Evi Novida Akan Gugat Putusan DKPP ke PTUN

Sebab, kata Evi, DKPP hanya memiliki kewenangan secara pasif untik mengadili perkara, sehingga tak bisa secara aktif memeriksa dugaan pelanggaran jika tak ada laporan.

"Ini sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif," ujar dia.

3. Cacat hukum

Putusan terkait perkara ini juga dinilai cacat hukum.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Nasional
KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi 'Seat Distancing', Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi "Seat Distancing", Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.