Ini Nama 4 Jaksa yang Ikut Proses Seleksi Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 17/03/2020, 17:50 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin telah menyetujui empat orang jaksa mengikuti proses seleksi sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Keempatnya terdiri dari, Direktur Uheksi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) M. Rum, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Mukri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Agus Salim, dan Syaifudin Tagamal yang ditugaskan sebagai Kepala Biro Hukum BPKP.

"Sesuai konfirmasi dengan Kepala Biro Kepegawaian, benar Jaksa Agung telah memberikan izin kepada empat jaksa tersebut untuk mengikuti tahapan tes calon Deputi Penindakan KPK," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2020).

Baca juga: Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Berebut Posisi Deputi Penindakan KPK

Para jaksa yang mengikuti proses seleksi dinilai memenuhi syarat dan berkompeten untuk posisi itu.

Kejagung, katanya, akan mendukung para jaksa tersebut.

"Kejaksaan akan selalu mendukung kepada para jaksa terbaik yang akan mengikuti seleksi jabatan tertentu pada kementerian/lembaga/komisi," tuturnya.

Diberitakan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kurang lebih ada 11 orang peserta seleksi pengisian jabatan Deputi Penindakan KPK dan kesebelasnya berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan.

"Ada beberapa tadi dari pegawai atau instansi kepolisian dan kejaksaan ya, sementara data yang saya dapat kurang lebih tujuh dari kepolisian dan empat (dari) Kejagung," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Jaksa Agung Tes Kesehatan Kemarin untuk Antisipasi Covid-19, Berkantor Hari Ini

Ali mengatakan, proses seleksi terdiri dari rangkaian tes yang ditargetkan rampung pada April 2020.

Ali tidak mengungkap identitas para peserta seleksi tersebut. Namun, ia menyebut para Deputi Penindakan KPK sebelumnya mempunyai pangkat yang cukup tinggi meski hal itu tak diatur secara khusus.

"Kalau kemudian mengacu di jabatan sebelumnya ya, di level kalau kepolisian di jenderal minimal bintang satu dan kalau kejaksaan bintang satu juga atau setara pangkat IV/C kalau di kejaksaan," kata Ali.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X