Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tujuh Polisi dan Empat Jaksa Berebut Posisi Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 12/03/2020, 22:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan seleksi untuk pengisian beberapa posisi jabatan struktural di tubuh KPK, termasuk posisi Deputi Penindakan KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kurang lebih ada 11 orang peserta seleksi pengisian jabatan Deputi Penindakan KPK dan kesebelasnya berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan.

"Ada beberapa tadi dari pegawai atau instansi kepolisian dan kejaksaan ya, sementara data yang saya dapat kurang lebih tujuh dari kepolisian dan empat (dari) Kejagung," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: KPK Dalami Aliran Dana Saat Periksa Eks Sekda dalam Kasus RTH Bandung

Ali mengatakan, proses seleksi terdiri dari rangkaian tes yang ditargetkan rampung pada April 2020.

Ia yakin, 11 anggota kepolisian dan kejaksaan yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK itu merupakan 11 anggota terbaik dari dua instansi tersebut.

"Tentunya karena yang dibutuhkan satu, ya jadi nanti satu dari sekian yang terbaik yang terpilih untuk menempati jabatan Deputi Penindakan di KPK," ujar Ali.

Ali tidak mengungkap identitas para peserta seleksi tersebut. Namun, ia menyebut para Deputi Penindakan KPK sebelumnya mempunyai pangkat yang cukup tinggi meski hal itu tak diatur secara khusus.

"Kalau kemudian mengacu di jabatan sebelumnya ya, di level kalau kepolisian di jenderal minimal bintang satu dan kalau kejaksaan bintang satu juga atau setara pangkat IV/C kalau di kejaksaan," kata Ali.

Baca juga: Tolak Permintaan Wawan, KPK Tetap Akan Hadirkan Saksi dari Kalangan Artis

Ia juga mengatakan, selain seleksi Deputi Penindakan KPK, seleksi untuk mengisi jabatan Deputi Informasi dan Data, Biro Hukum, dan Direktur Penyelidikan juga sedang berjalan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya menyebut ada 21 jabatan di KPK yang masih kosong. Namun empat posisi di atas menjadi prioritas bagi KPK untuk segera diisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com