Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2020, 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kader Partai Berkarya yang tergabung dalam Presidium Penyelamat menyatakan dukungan pada Presiden Joko Widodo di Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2020).

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan, Pemilu 2019 telah menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

Oleh karenanya, Partai Berkarya harus mendukung pemerintahan Jokowi dan tak ingin seperti PKS menjadi partai oposisi.

"Pemilu 2019 sudah selesai, maka siapapun presiden hasil pemilu 2019 kita harus akui, dan pak Jokowi ada di posisi itu, berarti Partai Berkarya harus mendukung kepemimpinan ini sampai 2024. Bukan berarti kita seperti partai teman-teman dari PKS oposisi," kata Badaruddin.

Baca juga: Kader Partai Berkarya Minta Munaslub Dipercepat dan Evaluasi Kepemimpinan Tommy Soeharto

Badarudin mengatakan, sejumlah kader Partai Berkarya menolak Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto membawa posisi partai menjadi oposisi.

Sebab, kata dia, untuk menjadi pihak oposisi, Tommy harus mendapat persetujuan dari pengurus partai dalam forum rapat.

"Dan tidak dilakukan dalam satu rapat atau penetapan yang melibatkan semua unsur atau pengurus, untuk menjadi ketetapan," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Badarudin mengatakan, dukungan Partai Berkarya kepada Presiden Jokowi akan terlihat dalam program-program partai yang disesuaikan dengan program presiden, serta memberikan kritik kepada pemerintah.

Lebih lanjut, ia berharap, Presiden Jokowi dapat menghadiri pembuatan Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya.

"Mudah-mudahan, Munaslub nanti dibuka pak Jokowi," pungkasnya.

Baca juga: Bertemu Elite PKS, Tommy Soeharto Siap Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Tommy menegaskan bahwa Partai Berkarya akan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

"Kalau tidak baik tentunya kami akan menyuarakan juga untuk rakyat bagaimana yang lebih baik dan bagaimana juga solusinya untuk kebaikan itu. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu-waktu ke depan," ujar Tommy saat memberikan keterangan seusai bertemu sejumlah petinggi PKS, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Keinginan PKS Bangun Kekuatan Oposisi dan Sambutan Positif Tommy Soeharto...

Namun demikian, lanjut Tommy, tidak menutup kemungkinan Partai Berkarya juga akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Sebab, istilah oposisi tidak secara langsung dikenal dalam sistem pemerintah dan ketatanegaraan Indonesia.

"Seperti diketahui oposisi memang tidak secara langsung ada di Indonesia. Karenanya kami akan selalu berpihak pada rakyat. Apa kebijakan yang baik untuk rakyat kami akan dukung pemerintah," kata Tommy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.