Ketua DPP Partai Berkarya Sarankan Tommy Soeharto Nonaktifkan Priyo Budi Santoso

Kompas.com - 24/01/2020, 20:58 WIB
Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (tengah) di kantor Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (tengah) di kantor Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyarankan ketua umumnya Tommy Soeharto untuk menonaktifkan Sekjen Priyo Budi Santoso dan Ketua DPP lainnya bernama Vasco Ruseimy dari kepengurusan partai.

Hal itu ia katakan lantaran keduanya kembali diungkit oleh eks Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Fahd El Fouz usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2020). 

Fahd saat itu diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

"Ya hari ini kita sampaikan, nanti keputusan resmi dari ketua umum kami," kata dia di kantor DPP Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Menurut Badaruddin, rekomendasi ini belum bersifat formal. Namun, ia menjelaskan sebagian besar koleganya di partai sudah membahas persoalan ini dalam percakapan-percakapan non formal.

Badaruddin juga mengaku akan mengajak pengurus lainnya untuk berkonsultasi dengan Tommy dalam beberapa waktu ke depan terkait hal ini.

Ia meyakini Tommy akan mempertimbangkan aspirasi tersebut demi kebaikan partai di masa mendatang.

Di sisi lain, Badaruddin secara khusus berpesan ke Priyo agar lebih baik legawa dan mengundurkan diri.

"Jika tidak, paling telat Maret ini maka kemungkinan besar keluarga besar Berkarya mendesak DPP untuk menggelar munas untuk evalusi secara keseluruhan kepengurusan yang ada di Partai Berkarya," kata dia.

Baca juga: DPP Berkarya Persilakan KPK Periksa Priyo Budi Santoso Terkait Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah

Sebelumnya, Fahd yang juga mantan terpidana kasus pengadaan tersebut merasa senang kembali dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X