Anggaran Pembangunan Perbatasan Rp 24,3 Triliun, Mahfud Wanti-wanti soal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tidak ingin lagi ada ego sektoral dalam pembangunan di wilayah perbatasan negara.

Ia menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus saling terintegrasi dalam membangun wilayah perbatasan.

"Sekarang negara memiliki anggaran untuk itu (pembangunan wilayah perbatasan) besar sekali, Rp 24,3 triliun," ujar Mahfud dalam pidato di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

"Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanan dan impelemantasinya, kan itu hebat sekali," lanjut dia.

Baca juga: Patung Presiden Soekarno di Pos Lintas Batas Negara Motaain dan Wini

Hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi, lanjut Mahfud, ingin kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat bersatu dalam membangun daerah perbatasan agar hasilnya terlihat.

"Seminggu lalu, saya bersama Mendagri hadir rapat terbatas dengan presiden. Apa pesan Presiden? Diintegrasikan," ujar Mahfud MD.

"Karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar akan wujud jadi barang bisa dilihat," lanjut dia.

Mahfud mencontohkan, daerah perbatasan yang pembangunannya tidak terintegrasi, adalah Papua.

Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri dan hasilnya pun tak terlihat.

"(Saat ini) kebijakan di Papua itu diintegrasikan karena anggarannya besar. Tapi selama ini tidak terlihat karena di sana sendiri-sendiri. Pendidikan sendiri, perindustrian di sana sendiri-sendiri, enggak terlihat," kata Mahfud.

Baca juga: Pekan Depan, Indonesia dan Malaysia Teken MoU soal Batas Negara

Mahfud MD mengingatkan kembali bahwa dirinya mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan negara sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Terdapat empat tugas yang diemban BNPP sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pertama, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua menetapkan rencana kebutuhan anggaran.

Ketiga, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan. Terakhir, yakni melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Mendagri Tito Karnavian yang juga selaku kepala BNPP, perwakilan TNI AD, AL, AU, Polri, hingga sejumlah kepala daerah.