Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Temui Jokowi, Politikus PAN Bantah Bahas Koalisi

Kompas.com - 06/03/2020, 12:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Demisioner Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (6/3/2020), adalah dalam rangka silaturahim sahabat lama.

Viva membantah pertemuan tersebut membahas bergabungnya PAN ke partai politik koalisi pemerintah.

"Diskusinya tidak sejauh itu," kata Viva ketika dihubungi wartawan, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan di Istana

Menurut Viva, Zulkifli Hasan dan Jokowi sudah saling kenal sejak Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Zulkifli, kata dia, hanya ingin bertemu dengan sahabat lamanya.

"Maksud kedatangan Bang Zul adalah, pertama, kangen-kangenan sebagai sahabat yang baik karena sudah lama tak bersua," ujar Viva.

Lebih lanjut, Viva mengatakan, Zulkifli dan Jokowi berdiskusi terkait kondisi bangsa yang memerlukan solusi cepat dan tepat, termasuk revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu.

"Juga berdiskusi rencana revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu," lanjut dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut PAN Akan Rugi jika Ikuti PKS Jadi Oposisi

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/3/2020) pagi.

Sempat ada rencana pertemuan berlangsung terbuka. Namun pada akhirnya pertemuan itu dilangsungkan secara tertutup dari media.

Zulkifli Hasan juga enggan berkomentar kepada media usai pertemuan.

Menumpang mobil golf istana, wakil ketua MPR itu tersebut langsung buru-buru menuju mobil dinasnya.

Saat dicegat oleh wartawan di dekat mobilnya, Zulkifli Hasan juga masih enggan berkomentar soal pertemuannya dengan Jokowi.

Ketua umum partai oposisi itu hanya menaruh telunjuknya di mulut sebagai isyarat tidak mau bicara. Ia lalu langsung masuk ke mobil dinas dan meninggalkan kompleks Istana.

Baca juga: Zulkifli Hasan Diyakini Rangkul Semua Pihak di PAN, Termasuk Amien Rais?

PAN sendiri saat ini berada di luar pemerintahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada periode sebelumnya, PAN sempat masuk ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan mendapatkan jatah menteri.

Namun menjelang pilpres 2019, PAN justru memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketimbang Jokowi-Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com