Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Airlangga, Ini Masukan SBY untuk Omnibus Law Cipta Kerja

Kompas.com - 06/03/2020, 12:45 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan banyak masukan tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini hendak dibahas di DPR RI.

Masukan disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Airlangga bertandang ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian yang turut dalam pertemuan mengatakan bahwa SBY mendorong agar Omnibus Law Cipta Kerja berfokus pada kebijakan yang menyasar pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Isi RUU Cipta Kerja diharapkan sejalan dengan gagasan dasar dan slogan pembangunan beliau, yaitu pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs. Beliau memberikan beberapa masukan," kata Hetifah kepada wartawan.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara Kepentingan Investor dan Perbudakan Modern

SBY, lanjut Hetifah, juga meminta agar Fraksi Partai Demokrat di DPR dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.

"Dalam waktu dekat mengusulkan ada paparan dan pembahasan lanjutan terkait konten yang melibatkan anggota Fraksi Partai Demokrat. Senang jika turut dilibatkan secara aktif dalam proses pembahasan," tutur Hetifah.

Ia pun berharap komunikasi yang terjalin dengan Partai Demokrat dapat mengurangi berbagai misinterpretasi publik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

"Dengan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan ada kesepahaman juga dengan berbagai komponen masyarakat dan dicegah adanya mispersepsi," kata dia.

Selanjutnya, Hetifah mengatakan Airlangga akan terus menjalin komunikasi intens dengan partai-partai politik lain, baik koalisi maupun oposisi, terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Komunikasi dengan berbagai stakeholder di daerah juga akan digencarkan.

"Komunikasi untuk membahas agenda kebangsaan akan dilakukan lebih intens, baik dengan partai-partai pendukung maupun partai-partai yang berada di luar pemerintahan," kata Hetifah.

"Kami juga akan membangun komunikasi dan menerima masukan dari stakeholders di daerah," ujarnya.

Baca juga: Sindikasi: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bawa Semangat Perbudakan Modern

Diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Airlangga mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu SBY.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga mengajak Partai Demokrat untuk memberikan masukan terkait pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Pak SBY," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com