Kompas.com - 06/03/2020, 12:45 WIB
Politisi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan banyak masukan tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini hendak dibahas di DPR RI.

Masukan disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Airlangga bertandang ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian yang turut dalam pertemuan mengatakan bahwa SBY mendorong agar Omnibus Law Cipta Kerja berfokus pada kebijakan yang menyasar pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Isi RUU Cipta Kerja diharapkan sejalan dengan gagasan dasar dan slogan pembangunan beliau, yaitu pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs. Beliau memberikan beberapa masukan," kata Hetifah kepada wartawan.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara Kepentingan Investor dan Perbudakan Modern

SBY, lanjut Hetifah, juga meminta agar Fraksi Partai Demokrat di DPR dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.

"Dalam waktu dekat mengusulkan ada paparan dan pembahasan lanjutan terkait konten yang melibatkan anggota Fraksi Partai Demokrat. Senang jika turut dilibatkan secara aktif dalam proses pembahasan," tutur Hetifah.

Ia pun berharap komunikasi yang terjalin dengan Partai Demokrat dapat mengurangi berbagai misinterpretasi publik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

"Dengan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan ada kesepahaman juga dengan berbagai komponen masyarakat dan dicegah adanya mispersepsi," kata dia.

Selanjutnya, Hetifah mengatakan Airlangga akan terus menjalin komunikasi intens dengan partai-partai politik lain, baik koalisi maupun oposisi, terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Komunikasi dengan berbagai stakeholder di daerah juga akan digencarkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.