Menanti Keseriusan Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Paniai

Tanggapan Komnas HAM

Terkait hal tersebut, Komnas HAM berjanji akan melengkap berkas penyelidikan yang dikembalikan oleh Kejaksaan Agung.

"Bukan diperbaiki, dilengkapi. Komnas akan mengerjakan sesuai kewenangan, jika di luar kewenangan ya kami akan balikkan ke Jaksa Agung sebagai penyidik, seperti pada kasus-kasus sebelumnya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada Kompas.com, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Kejagung Sebut Berkas Kasus Paniai Tak Penuhi, Ini Kata Komnas HAM

Anam pun sempat menyinggung mengenai perubahan paradigma dalam konteks penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus memperhatikan seluruh prinsip HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat.

Selain itu, ia juga mengharapkan adanya komitmen Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Perhatian presiden dalam level politik hukum HAM-nya menjadi dambaan semua pihak. Bahkan ini menjadi ujian presiden untuk menunjukkan apakah bobot komitmennya meningkat atau sama seperti periode sebelumnya," ujar Anam.

Supervisi Kejagung dikritik

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap kekurangan syarat formil dan materiil tersebut diharapkan memang benar-benar dibutuhkan Kejagung untuk meningkatkan status kasus Paniai ke penyidikan.

"Amnesty berharap bahwa masih adanya berkas yang perlu dilengkapi itu benar-benar sesuatu yang diperlukan oleh Jaksa Agung guna keperluan penyidikan," kata Usman ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Kejagung Nyatakan Berkas Paniai Belum Lengkap, Amnesty Harap Benar-benar Untuk Penyidikan

Usman mengatakan, Komnas HAM harus segera melengkapi kekurangan berkas tersebut.

Lebih lanjut, Usman mengkritisi supervisi yang dilakukan kejaksaan atas penyelidikan kasus Paniai.

Ia berpendapat, bila Kejagung melakukan supervisi yang efektif, kekurangan berkas tersebut seharusnya dapat dicegah.

"Meski pun secara hukum, kekurangan berkas tersebut sebenarnya bisa dicegah apabila ada supervisi yang efektif dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM sejak adanya pemberitahuan Komnas HAM kepada JA ketika dimulainya penyelidikan pro justicia atas kasus Paniai," ucap Usman.