Kompas.com - 05/03/2020, 07:45 WIB
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menilai, wabah virus corona (covid-19) tidak termasuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB).

Menurut Yuri, wabah penularan virus corona dapat dikategorikan sebagai bencana.

"Ini bukan KLB, ini bencana," kata Yuri di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"Kalau KLB kan cuma di situ-situ, ini (virus corona) seluruh dunia sehingga tidak disebutkan sebagai KLB," sambungnya.

Baca juga: Setelah Penularan Virus Corona Berstatus Kejadian Luar Biasa...

Yuri menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga macam sumber bencana.

Mulai dari bencana alam, bencana non alam dan bencana penyakit atau pandemi.

"Oleh karena itu, maka di dalam Undang-Undang Kebencanaan ini sudah jelas bunyinya bahwa di dalam kondisi seperti ini suluruhnya ditanggung negara," ungkap dia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan ini mengatakan, pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan biasa untuk memyelesaikan wabah virus corona.

Maka dari itu seluruh kekuatan negara dikerahkan maksimal.

"Itu sebabnya kenapa BNPB turun, kenapa seluruh kapasitas yang diberikan oleh negara dikerahkan yakni Polri dan seterusnya di dalam sebuah sistem yang terintegrasi dengan commander-nya Menteri Kesehatan," ucap Yuri.

Baca juga: Langkah Kemenkes Setelah Dua WNI Positif Terjangkit Virus Corona

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Nasional
Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Nasional
Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Nasional
Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Nasional
Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Nasional
Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Nasional
Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Nasional
Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Nasional
Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X