Kejagung Nyatakan Berkas Paniai Belum Lengkap, Amnesty Harap Benar-benar Untuk Penyidikan

Kompas.com - 04/03/2020, 15:28 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019). RINDI NURIS VELAROSDELADirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berharap, kekurangan pada berkas penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Paniai di Papua memang dibutuhkan Kejaksaan Agung agar status kasus dapat ditingkatkan ke penyidikan.

Kejagung sebelumnya menyatakan bahwa berkas penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil.

"Amnesty berharap bahwa masih adanya berkas yang perlu dilengkapi itu benar-benar sesuatu yang diperlukan oleh Jaksa Agung guna keperluan penyidikan," kata Usman ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Kejagung Sebut Berkas Kasus Paniai Tak Penuhi, Ini Kata Komnas HAM

Ia pun berharap Komnas HAM dapat segera melengkapi kekurangan berkas tersebut.

Usman berpandangan, kekurangan berkas dalam penyelidikan kasus tersebut seharusnya dapat segera teratasi.

Hal itu dikarenakan kasus tersebut juga pernah didalami oleh tim terpadu yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Selain itu, kasus ini pernah mendapat perhatian dari kepolisian yang ikut di dalam tim Kemenko Polhukam yang ketika itu turut menyelidikinya. Jadi perihal kekurangan berkas apa pun yang dinilai belum lengkap semestinya bisa diatasi segera," tuturnya.

Baca juga: Berkas Penyelidikan Kasus Paniai Belum Penuhi Syarat, Kejagung Susun Petunjuk

Usman pun mengkritisi supervisi yang dilakukan kejaksaan atas penyelidikan kasus tersebut.

Ia berpendapat, bila Kejagung melakukan supervisi yang efektif, kekurangan berkas tersebut seharusnya dapar dicegah.

"Meski pun secara hukum, kekurangan berkas tersebut sebenarnya bisa dicegah apabila ada supervisi yang efektif dari JA kepada Komnas HAM sejak adanya pemberitahuan Komnas HAM kepada JA ketika dimulainya penyelidikan pro justicia atas kasus Paniai," ujar dia.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Penelitian Berkas Paniai Belum Final

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Nasional
Merokok Bisa Jadi Transmisi Penularan Covid-19

Merokok Bisa Jadi Transmisi Penularan Covid-19

Nasional
Bantu Warga Bayar Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Ajak Pecinta Gowes Berdonasi

Bantu Warga Bayar Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Ajak Pecinta Gowes Berdonasi

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Beri Banyak Kemudahan untuk Kaum Pekerja

Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Beri Banyak Kemudahan untuk Kaum Pekerja

Nasional
Zulkifli Hasan Prediksi Gibran-Teguh Raup 80 Persen Suara pada Pilkada Solo 2020

Zulkifli Hasan Prediksi Gibran-Teguh Raup 80 Persen Suara pada Pilkada Solo 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X