Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Penolak Omnibus Law Cipta Kerja Ancam Gelar Aksi Lanjutan

Kompas.com - 04/03/2020, 19:02 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2020), kecewa karena tak ada anggota dewan yang menemui mereka.

Mereka pun berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa serupa di lain waktu dengan massa yang lebih banyak.

"Akan ada ekskalasi massa lebih besar untuk mendobrak ke dalam sana," kata orator aksi mahasiswa dari atas mobil komando.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Ini 5 Tuntutan Mahasiswa BEM SI

Tuntutan aksi mahasiswa, yaitu menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut mahasiswa, penyusunan draf Omnibus Law Cipta Kerja melanggar Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

"Jika penolakan terhadap Cipta Kerja datang dari mana-mana, berarti bukti ada cacat formil," lanjut orator aksi.

Atas kekecewaan itu, mahasiswa dan personel kepolisian yang berjaga di lokasi sempat terlibat saling dorong.

Baca juga: Proses Perumusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dianggap Menyimpang

Mahasiswa menyatakan ingin memegang pagar gedung DPR jika memang tidak dapat bertemu dengan anggota dewan.

Namun, situasi cepat terkendali. Polisi meminta massa tenang. Mahasiswa pun melangkah mundur dan kembali merapatkan barisan.

Mengakhiri gelaran aksi, koordinator BEM SI Wilayah Jabodetabek dan Banten Bagas Maropindra menyampaikan lima tuntutan mahasiswa terkait RUU Cipta Kerja.

Salah satunya, mahasiswa mendesak agar DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang, khususnya RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Minta Dukungan Tokoh Agama

"Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan," ujar Bagas.

Namun, sebelum benar-benar menginstruksikan mahasiswa membubarkan diri, Bagas meminta tujuh mahasiswa yang sempat diamankan polisi dibebaskan.

Saat aksi berlangsung, diketahui ada tujuh mahasiswa yang diamankan karena tidak memakai jas almamater atau tanda pengenal lainnya.

Mereka sempat diperiksa di Pos Pengaman Objek Vital (Pamobvit) DPR.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung DPR

Ketujuh mahasiswa itu pun kemudian dilepaskan polisi. Setelah itu, massa mahasiswa perlahan membubarkan diri.

Diketahui mahasiswa yang menggelar aksi hari ini terdiri dari BEM-SI se-Jabodetabek dan Banten.

Mereka terdiri dari beberapa universitas, antara lain UNJ, Universitas Djuanda Bogor, Universitas Trilogi, Politeknik Negeri Jakarta, dan UPN Veteran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com