Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Minta Dukungan Tokoh Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) berencana akan mendatangi sejumlah kantor organisasi keagamaan guna meminta dukungan terkait penolakan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Kami meminta dukungan terkait dengan perjuangan kita ini kepada tokoh-tokoh agama," ujar Sekjen Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/3/2020).

Adapun organisasi keagamaan yang rencananya akan didatangi antara lain PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, hingga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Baca juga: Tiga Serikat Buruh Sepakat Bersatu Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Menurut Budi, pihaknya akan menyampaikan persoalan omnibus law RUU Cipta Kerja kepada para tokoh agama.

Persoalan itu, lanjut dia, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah lebih banyak merugikan kalangan pekerja buruh.

"Bahwa ada hal-hal di omnibus law yang merugikan pekerja-pekerja buruh," kata dia.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat MPBI akan melakukan rapat guna membahas teknis pertemuan dengan para tokoh agama tersebut.

Baca juga: Pakar Sarankan Pemerintah Susun Ulang Omnibus Law Cipta Kerja

Adapun MPBI terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Kemudian juga diikuti lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 provinsi dan 400 kabupaten dan kota.

Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.