Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Minta Dukungan Tokoh Agama

Kompas.com - 04/03/2020, 08:45 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) berencana akan mendatangi sejumlah kantor organisasi keagamaan guna meminta dukungan terkait penolakan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Kami meminta dukungan terkait dengan perjuangan kita ini kepada tokoh-tokoh agama," ujar Sekjen Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/3/2020).

Adapun organisasi keagamaan yang rencananya akan didatangi antara lain PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, hingga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Baca juga: Tiga Serikat Buruh Sepakat Bersatu Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Menurut Budi, pihaknya akan menyampaikan persoalan omnibus law RUU Cipta Kerja kepada para tokoh agama.

Persoalan itu, lanjut dia, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah lebih banyak merugikan kalangan pekerja buruh.

"Bahwa ada hal-hal di omnibus law yang merugikan pekerja-pekerja buruh," kata dia.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat MPBI akan melakukan rapat guna membahas teknis pertemuan dengan para tokoh agama tersebut.

Baca juga: Pakar Sarankan Pemerintah Susun Ulang Omnibus Law Cipta Kerja

Adapun MPBI terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Kemudian juga diikuti lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 provinsi dan 400 kabupaten dan kota.

Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X