Kompas.com - 04/03/2020, 08:45 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berdemonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) berencana akan mendatangi sejumlah kantor organisasi keagamaan guna meminta dukungan terkait penolakan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Kami meminta dukungan terkait dengan perjuangan kita ini kepada tokoh-tokoh agama," ujar Sekjen Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/3/2020).

Adapun organisasi keagamaan yang rencananya akan didatangi antara lain PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, hingga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Baca juga: Tiga Serikat Buruh Sepakat Bersatu Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Menurut Budi, pihaknya akan menyampaikan persoalan omnibus law RUU Cipta Kerja kepada para tokoh agama.

Persoalan itu, lanjut dia, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah lebih banyak merugikan kalangan pekerja buruh.

"Bahwa ada hal-hal di omnibus law yang merugikan pekerja-pekerja buruh," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia mengatakan, dalam waktu dekat MPBI akan melakukan rapat guna membahas teknis pertemuan dengan para tokoh agama tersebut.

Baca juga: Pakar Sarankan Pemerintah Susun Ulang Omnibus Law Cipta Kerja

Adapun MPBI terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Kemudian juga diikuti lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 provinsi dan 400 kabupaten dan kota.

Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Sembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Ditetapkan Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Ditetapkan Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Nasional
Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Nasional
Menduga di Jabar, Polisi Dalami Lokasi Pembuatan Uang Palsu Dollar AS

Menduga di Jabar, Polisi Dalami Lokasi Pembuatan Uang Palsu Dollar AS

Nasional
Menurut KPU, Hal Ini Harus Diperbaiki untuk Cegah KPPS Meninggal Saat Pemilu 2024

Menurut KPU, Hal Ini Harus Diperbaiki untuk Cegah KPPS Meninggal Saat Pemilu 2024

Nasional
Lewat Program Pejuang Muda, Mensos Ajak Mahasiswa “Baca” Masa Depan

Lewat Program Pejuang Muda, Mensos Ajak Mahasiswa “Baca” Masa Depan

Nasional
UPDATE: 46.980.347 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 46.980.347 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kemenkes Sebut Mayoritas Nakes Pakai Moderna ketimbang AstraZeneca sebagai Vaksin 'Booster'

Kemenkes Sebut Mayoritas Nakes Pakai Moderna ketimbang AstraZeneca sebagai Vaksin "Booster"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.