Kompas.com - 04/03/2020, 15:48 WIB
Aksi teatrikal massa mahasiswa yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Aksi teatrikal massa mahasiswa yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Unjuk rasa massa mahasiswa yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2020) diramaikan dengan aksi teatrikal.

Selain spanduk, sebagian mahasiswa membawa atribut berupa tiruan pembersih telinga atau cotton buds.

"Tujuannya agar para wakil rakyat mengorek kuping mereka," kata seorang mahasiswa dari atas mobil komando.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Atur Kepemilikan Hak Atas Tanah Bisa 90 Tahun

Mereka meminta anggota dewan mendengarkan aspirasi rakyat.

Menurut massa aksi, penyusunan draf omnibus law RUU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Massa aksi menilai RUU Cipta Kerja merugikan kelas pekerja, sementara hanya menguntungkan pengusaha dan investor.

"Agar mereka mendengar jeritan rakyat," lanjut orator.

Massa pun menuntut agar dapat bertemu dengan perwakilan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Namun, diketahui saat ini DPR tengah memasuki masa reses sejak 28 Februari hingga 22 Maret 2020.

Saat ini, personel kepolisian berjaga di lokasi. Lalu lintas di depan gedung DPR/MPR, Jl Gatot Subroto, tampak tersendat. Sebagian kendaraan dialihkan ke jalur TransJakarta. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X