Kompas.com - 04/03/2020, 18:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH Jakarta Arief Maulana menilai, proses perumusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyimpang dari aturan pembentukan perundang-undangan.

Arief menjelaskan, proses penyusunan RUU sapu jagat ini menyimpang karena dilakukan dengan tertutup dan hanya melibatkan kelompok tertentu.

"Dan ini memang praktik pembentukan perundang-undangan yang menyimpang menurut saya," kata Arief dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dinilai Langgar Hak Asasi Manusia

Sebab, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU PPP) tidak ada aturan mengenai proses Omnibus Law dari sejumlah undang-undang.

"Saya kira metode revisi Omnibus Law pun bisa kita persoalkan, karena tidak ada dasar hukum yang kemudian memberikan legitimasi bagaimana proses itu bisa dilakukan," ujarnya.

Arief mengatakan, dalam UU PPP, pembentukan undang-undang harus mengamalkan prinsip keterbukaan dan partisipasi.

Baca juga: Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain itu, terdapat beberapa tahapan pembentukan undang-undang yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai penetapan dan diundangkan.

Namun, menurut Arief, pemerintah sejak awal tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut.

"Dari dua tahap awal saja, masyarakat tidak dilibatkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi pada jenis pekerjaan lainnya seperti guru, dosen, nelayan dan lainnya.

Baca juga: Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh Minta Dukungan Tokoh Agama

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Megawati Minta Prabowo Tingkatkan Kualitas Alutsista dan Perwira TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.