RUU POM Dinilai Akan Perkuat Keberadaan UMKM

Kompas.com - 26/02/2020, 23:16 WIB
Balai Besar POM di Banda Aceh merilis barang bukti sebanyak 632 item berbagai jenis kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya  senilai Rp. 258.630.000, Senin (02/09/2019). Barang bukti ini merupakan hasil penertiban pasar yang dilakukan petugas BBPOM di seluruh pasar Kabupaten Kota di Aceh. Raja UmarBalai Besar POM di Banda Aceh merilis barang bukti sebanyak 632 item berbagai jenis kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya senilai Rp. 258.630.000, Senin (02/09/2019). Barang bukti ini merupakan hasil penertiban pasar yang dilakukan petugas BBPOM di seluruh pasar Kabupaten Kota di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai, Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ( RUU POM) akan memperkuat keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sebab berdasarkan RUU tersebut, nantinya Badan POM ( BPOM) wajib mendampingi UMKM, terutama di bidang makanan, kosmetik dan obat-obatan hingga terbit surat izinnya.

Apalagi selama ini BPOM dianggap menghambat penerbitan surat izin UMKM karena hasil tes laboratorium yang tak memenuhi syarat.

"Nantinya UMKM akan didampingi oleh BPOM, mulai proses pra hingga pasca produksi. Jadi secara tidak langsung, RUU POM ini akan memperkuat UMKM," ujar Nihayatul dikutip dari keterangan pers, Rabu (26/1/2020).

Baca juga: Soal Pengesahan RUU POM, Anggota DPR Minta Pemerintah Tiru RUU Perpajakan

Menurut Nihayatul, RUU POM dapat meningkatkan anggaran yang selama ini dimiliki BPOM.

Dengan demikian, BPOM pun bisa melakukan pelayanan dan perizinan bagi UMKM untuk dipercepat dan diperluas.

"Sehingga UMKM yang berada di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepri dan Maluku Utara tidak perlu ke provinsi untuk mendapatkan izin, cukup sampai tingkat kabupaten kota saja,” kata dia.

Baca juga: Pembahasan RUU POM Tidak Carry Over, Pemerintah Dinilai Tak Serius

Adapun RUU POM saat ini sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) dan ditargetkan disahkan pada tahun ini.

Meski tak masuk dalam daftar carry over dan pembahasannya dimulai dari awal, namun Nihayatul memastikan pembahasannya akan jauh lebih cepat.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR pun sudah berkomitmen untuk menyegerakan pengesahannya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Nasional
UPDATE 3 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang, Bertambah 471

UPDATE 3 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang, Bertambah 471

Nasional
ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

Nasional
Update 3 Juni: Tambah 35, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.698

Update 3 Juni: Tambah 35, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.698

Nasional
UPDATE 3 Juni: Bertambah 684, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 28.233

UPDATE 3 Juni: Bertambah 684, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 28.233

Nasional
PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Nasional
Baleg DPR Tunda Pembahasan DIM Terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja

Baleg DPR Tunda Pembahasan DIM Terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Amankan Tiga Unit Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi dan Menantunya

KPK Amankan Tiga Unit Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi dan Menantunya

Nasional
Jokowi Berharap Pertumbuhan Ekonomi Tak Sampai Minus

Jokowi Berharap Pertumbuhan Ekonomi Tak Sampai Minus

Nasional
Buka Aduan Khusus Dampak Pandemi Covid-19, Ombudsman Sebut Laporan soal Bansos Paling Tinggi

Buka Aduan Khusus Dampak Pandemi Covid-19, Ombudsman Sebut Laporan soal Bansos Paling Tinggi

Nasional
Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

Anggota DPR Ini Minta Pelatihan Program Kartu Pra Kerja Digelar Offline

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X