RUU POM Dinilai Akan Perkuat Keberadaan UMKM

Kompas.com - 26/02/2020, 23:16 WIB
Balai Besar POM di Banda Aceh merilis barang bukti sebanyak 632 item berbagai jenis kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya  senilai Rp. 258.630.000, Senin (02/09/2019). Barang bukti ini merupakan hasil penertiban pasar yang dilakukan petugas BBPOM di seluruh pasar Kabupaten Kota di Aceh. Raja UmarBalai Besar POM di Banda Aceh merilis barang bukti sebanyak 632 item berbagai jenis kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya senilai Rp. 258.630.000, Senin (02/09/2019). Barang bukti ini merupakan hasil penertiban pasar yang dilakukan petugas BBPOM di seluruh pasar Kabupaten Kota di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai, Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan ( RUU POM) akan memperkuat keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sebab berdasarkan RUU tersebut, nantinya Badan POM ( BPOM) wajib mendampingi UMKM, terutama di bidang makanan, kosmetik dan obat-obatan hingga terbit surat izinnya.

Apalagi selama ini BPOM dianggap menghambat penerbitan surat izin UMKM karena hasil tes laboratorium yang tak memenuhi syarat.

"Nantinya UMKM akan didampingi oleh BPOM, mulai proses pra hingga pasca produksi. Jadi secara tidak langsung, RUU POM ini akan memperkuat UMKM," ujar Nihayatul dikutip dari keterangan pers, Rabu (26/1/2020).

Baca juga: Soal Pengesahan RUU POM, Anggota DPR Minta Pemerintah Tiru RUU Perpajakan

Menurut Nihayatul, RUU POM dapat meningkatkan anggaran yang selama ini dimiliki BPOM.

Dengan demikian, BPOM pun bisa melakukan pelayanan dan perizinan bagi UMKM untuk dipercepat dan diperluas.

"Sehingga UMKM yang berada di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepri dan Maluku Utara tidak perlu ke provinsi untuk mendapatkan izin, cukup sampai tingkat kabupaten kota saja,” kata dia.

Baca juga: Pembahasan RUU POM Tidak Carry Over, Pemerintah Dinilai Tak Serius

Adapun RUU POM saat ini sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) dan ditargetkan disahkan pada tahun ini.

Meski tak masuk dalam daftar carry over dan pembahasannya dimulai dari awal, namun Nihayatul memastikan pembahasannya akan jauh lebih cepat.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR pun sudah berkomitmen untuk menyegerakan pengesahannya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan 'Online' sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional
Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Nasional
Menkominfo Berharap Aplikasi 'Peduli Lindungi' Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Menkominfo Berharap Aplikasi "Peduli Lindungi" Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X