Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Kompas.com - 26/02/2020, 13:04 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, badan otorita yang akan dibentuk untuk mengurus pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan badan setingkat kementerian.

Saat ini, rencana pembentukan badan tersebut masih dalam tahap finalisasi oleh Presiden Joko Widodo. Artinya, rencana pembentukan badan ini mundur dari target yang ditetapkan.

"Mungkin Presiden sedang finalisasi siapa menteri atau kepala otorita tersebut," kata Luhut dalam dialog bertajuk Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Nantinya, ada regulasi dalam bentuk peraturan presiden yang akan memayungi pembentukan badan tersebut.

Adapun lingkup tugas badan ini meliputi tiga klaster yaitu pemerintah, perumahan dan perkantoran, serta infrastruktur dan fasilitas publik.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Badan Otorita untuk pemindahan ibu kota akan dibentuk pada akhir bulan Januari 2020.

"Pokoknya bulan ini, sampai tanggal 31, bulan ini. Tanggal 31 jam 12 malam bulan ini," kata Suharso di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Pemprov Kaltim Minta Dilibatkan dalam Struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara

Suharso mengatakan, pembentukan Badan Otorita pemindahan ibu kota itu harus dibahas satu kali lagi bersama Presiden Joko Widodo.

"Karena itu kan banyak Perpres yang harus di endorse oleh beberapa kementerian. Tapi kalau dari tempat lain kan belum. Dan itu harus dibahasa sekali lagi oleh Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya, sosok yang akan memimpin Badan Otorita pemindahan ibu kota, Suharso mengatakan, pemerintah belum membahas sosok yang akan memimpin Badan Otorita tersebut.

"Ya belum lah, kita belum bicara sampai disana," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X