Luhut Sebut Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru Masih Tahap Finalisasi

Kompas.com - 26/02/2020, 13:04 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, badan otorita yang akan dibentuk untuk mengurus pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur merupakan badan setingkat kementerian.

Saat ini, rencana pembentukan badan tersebut masih dalam tahap finalisasi oleh Presiden Joko Widodo. Artinya, rencana pembentukan badan ini mundur dari target yang ditetapkan.

"Mungkin Presiden sedang finalisasi siapa menteri atau kepala otorita tersebut," kata Luhut dalam dialog bertajuk Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Konsep Jokowi soal Ibu Kota Baru Disukai Ivanka Trump

Nantinya, ada regulasi dalam bentuk peraturan presiden yang akan memayungi pembentukan badan tersebut.

Adapun lingkup tugas badan ini meliputi tiga klaster yaitu pemerintah, perumahan dan perkantoran, serta infrastruktur dan fasilitas publik.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Badan Otorita untuk pemindahan ibu kota akan dibentuk pada akhir bulan Januari 2020.

"Pokoknya bulan ini, sampai tanggal 31, bulan ini. Tanggal 31 jam 12 malam bulan ini," kata Suharso di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Pemprov Kaltim Minta Dilibatkan dalam Struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara

Suharso mengatakan, pembentukan Badan Otorita pemindahan ibu kota itu harus dibahas satu kali lagi bersama Presiden Joko Widodo.

"Karena itu kan banyak Perpres yang harus di endorse oleh beberapa kementerian. Tapi kalau dari tempat lain kan belum. Dan itu harus dibahasa sekali lagi oleh Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya, sosok yang akan memimpin Badan Otorita pemindahan ibu kota, Suharso mengatakan, pemerintah belum membahas sosok yang akan memimpin Badan Otorita tersebut.

"Ya belum lah, kita belum bicara sampai disana," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X