Kompas.com - 26/02/2020, 10:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyerahkan tiga catatan terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hal ini dilakukan Sohibul, dalam silaturahim kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta Barat pada, Selasa (25/02/2020) malam.

"Kunjungan ini adalah rangkaian silaturahim kebangsaan PKS dengan partai politik. Intinya PKS ingin terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dengan Partai Golkar salah satunya," kata Sohibul dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Anies Disindir Warganet Saat Banjir, Politisi PKS: Itu Risiko, Tidak Usah Baper

Sohibul mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia dan Airlangga mendiskusikan permasalahan bangsa, salah satunya Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Airlangga, kata dia, menekankan soal transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Namun, menurut Sohibul, PKS sepakat transformasi dengan adanya RUU Cipta Kerja cukup sensitif, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan tidak boleh serampangan.

"Insya Allah nanti secara formal akan disampaikan sikap PKS saat pembahasan di DPR. Dalam kesempatan ini PKS hanya menyampaikan tiga koridor," ujarnya.

Sohibul pun menyampaikan tiga catatan penting terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada Airlangga.

Pertama, Omnibus Law RUU tersebut harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," ucapnya.

Kedua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder.

Sohibul menekankan, pemerintah perlu memperhatikan hak-hak pekerja dan tidak hanya berpihak pada investor.

"PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," tuturnya.

Baca juga: Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Terakhir, menurut Sohibul, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah.

Ia mengingatkan, tak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat, karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.

"PKS ingin upaya apapun termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja tidak boleh merusak pembagian kewenangan antar elemen trias politica dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.