Kepercayaan Publik terhadap KPK Turun, ICW: Dampak Seleksi Pimpinan dan UU KPK Baru

Kompas.com - 25/02/2020, 11:09 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai turunnya kepercayaan publik terhadap KPK berdasarkan sejumlah survei menunjukkan situasi pemberantasan korupsi semakin memburuk.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, situasi itu juga menggambarkan menipisnya harapan masyarakat Indonesia terhadap KPK.

"Tidak dapat dipungkiri situasi terkini KPK banyak mengalami perubahan. Hal itu dipicu setidaknya dua hal. Pertama, seleksi Pimpinan KPK yang buruk membuat pimpinan KPK terpilih sarat kontroversi," kata Kurnia dalam siaran pers, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Semua Pimpinan KPK dan Dewas Sudah Setor LHKPN

Kurnia menuturkan, ICW sudah mendapat temuan krusial selema proses seleksi pimpinan KPK pada 2019 lalu, di antaranya panitia seleksi yang mengabaikan aspek integritas dan rekam jejak para calon.

Akibatnya, kata Kurnia, pimpinan yang terpilih justru merupakan sosok-sosok yang mempunyai banyak catatan.

"Mulai dari diduga melanggar kode etik maupun rendahnya kepatuhan dalam pelaporan LHKPN. Belum lagi keterkaitan Pimpinan KPK dengan kasus korupsi yang saat itu tengah disidik KPK," ujar Kurnia.

Kurnia melanjutkan, revisi UU KPK juga turut andil membuat kepercayaan publik terhadap KPK turun. UU KPK yang baru pun dinilai telah terbukti melemahkan KPK.

ICW juga menyinggung sejumlah hal yang menurut mereka merupakan dampak buruk dari hasil seleksi pimpinan KPK dan revisi UU KPK, antara lain gagalnya KPK menggeledah Kantor PDI-P hingga aksi Ketua KPK Firli Bahuri memasak nasi goreng yang dinilai menjadi gimmick politik.

Kurnia menambahkan, menurunnya citra positif KPK dalam pandangan masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari rendahnya komitmen antikorupsi dari Presiden dan DPR.

"Sebab, baik proses pemilihan Pimpinan KPK dan pengesahan revisi UU KPK merupakan produk politik yang dihasilkan oleh Presiden bersama dengan DPR," kata Kurnia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai, Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai, Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X