Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Publik ke KPK Nomor 4, Pimpinan: Baru 2 Bulan, Sangat Prematur

Kompas.com - 24/02/2020, 15:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya baru bekerja selama dua bulan sehingga terlalu dini untuk menilai kinerja KPK

"Pimpinan KPK yang ada sekarang ini kan baru berusia 2 bulanan, sangat prematur untuk dituntut menunjukkan hasil kerjanya," kata Nawawi kepada wartawan, Senin (24/2/2020).

Ia menanggapi hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik atas kinerja KPK di urutan keempat. 

Nawawi juga mengungkit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menjadi pijakan kerja pimpinan KPK yang juga baru diberlakukan. 

Baca juga: Firli Bahuri: Presiden Tidak Pernah Mengintervensi Kinerja KPK

Pimpiman KPK periode 2019-2024 baru dilantik pada 20 Desember 2019 lalu, sedangkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK baru berlaku pada 17 Oktober 2019.

Kendati demikian, Nawawi menghormati hasil survei Indo Barometer tersebut. 

"Survei itu karena merupakan hasil kerja yang profesional tentu harus dihargai, begitu juga dngan survei Indo Barometer. Khusus menyangkut KPK, juga dapat diterima, karena lebih banyak disandarkan pada belum terlihatnya hasil kerja," ujar Nawawi.

Dikutip dari Antara, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan presentase 94 persen.

"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/2/2020) kemarin.

Baca juga: Alvara Sebut Kepuasan Publik terhadap KPK Turun, Ini Kata Jubir

Dia mengatakan, meskipun angka kepercayaan publik pada KPK tergolong tinggi (81,8), posisi KPK berada di bawah tiga organisasi lainnya. 

Menurut Qodari, ini tidak biasa terjadi. Biasanya, kata dia, dalam survei yang dilakukan Indo Barometer, KPK masuk dalam tiga besar.

"Biasanya KPK selalu masuk tiga besar bersama TNI dan presiden RI," ujar dia.

Survei Indo Barometer itu digelar 9-15 Januari 2020 dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Adapun margin of error survei sebesar plus minus 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam survei tersebut adalah "multistage random sampling" dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com