Ramai-ramai Menolak RUU Ketahanan Keluarga

Rerie menegaskan, negara tidak perlu mengintervensi urusan rumah tangga seseorang. Sebab, pola asuh anak dan peran setiap anggota keluarga merupakan urusan internal keluarga itu sendiri.

Lebih jauh ia menyoroti keinginan pengusul RUU untuk mengatur urusan perempuan. Menurut dia, perempuan bukanlah obyek yang harus selalu diatur dan mengurusi pekerjaan rumah tangga semata.

Sementara, menurut Diah, setiap keluarga memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan internal mereka.

Hal itu disebabkan keragaman latar belakang budaya dan agama masing-masing, sehingga mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam setiap menyelesaikan persoalan.

“Bingung juga itu nanti lembaga apa yang nangani. Urusan rumah tangga lapornya ke mana? Penanganannya gimana? Makanya saya menolak ranah privasi diatur dalam RUU ini,” ujar Diah.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: RUU Ketahanan Keluarga Abaikan HAM

Di lain pihak, Bahrul menyarankan, agar DPR segera merampungkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang belum selesai pada masa sidang sebelumnya.

RUU PKS dinilai akan memberikan perlindungan kepada perempuan, sehingga kontribusi mereka di masyarakat dapat lebih maksimal.

“Justru RUU PKS menjadi prioritas. Karena itu mendorong perempuan dalam kerja-kerja public dan perlindungan hak-hak perempuan di RUU PKS. Ketika kita bisa melindungi hak perempuan dengan baik, mereka bisa berpartisipasi di dalam masyarakat,” ujar Bahrul.

Mundur

RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh lima anggota DPR. Kelimanya yaitu anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Belakangan Endang Maria menyatakan menarik diri sebagai pengusul RUU ini. Ia mengaku, bahwa RUU ini merupakan usulan pribadi, bukan fraksi.

“Sebetulnya itu usulan pribadi dan memang sudah ditarik,” kata Endang kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Anggota Fraksi Golkar Tarik Diri dari Pengusul RUU Ketahanan Keluarga

Ia mengaku, usulan RUU ini berangkat dari keprihatinannya atas maraknya praktik seks bebas hingga penggunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja. Padahal, seharusnya hal-hal tersebut dapat dicegah, dan pencegahan itu dimulai dari level keluarga.

Sementara itu, Ali Taher menyatakan, tak mempersoalkan bila RUU ini tak jadi dibahas. Hanya, ia meminta, agar substansi di dalam RUU ini tidak ditarik ke ranah agama tertentu.

“Jangan anda melihat bahwa ini seolah-olah undang-undang ini adalah undang-undang Hukum Islam atau undang-undang yang memiliki kepentingan tertentu. Tidak ada. Enggak jadi juga enggak apa-apa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa RUU ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi keluarga. Sebab, banyak persoalan rumah tangga yang tidak disentuh lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.