Kompas.com - 20/02/2020, 23:16 WIB
Ilustrasi Thinkstockphotos.comIlustrasi
Penulis Krisiandi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdijat menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga tak perlu diproses.

Menurut dia, RUU tersebut terlalu mengintervensi keluarga.

"RUU Ketahanan Keluarga semestinya tidak tendensius, RUU itu mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai tiyang wingking (subkoordinat)," kata Lestari Mordijat atau Rerie di Jakarta, Kamis (20/2/2019), dikutip Antara.

Ririe mengatakan, perempuan bukan obyek yang harus selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah.

Baca juga: Anggota Fraksi Golkar Tarik Diri dari Pengusul RUU Ketahanan Keluarga

Lebih jauh Rerie menjelaskan entitas keluarga tidak perlu diintervensi negara. Sehingga urusan internal keluarga, pola asuh anak dan peran anggota keluarga bukan wewenang pemerintah.

Ririe menuturkan, dalam draf RUU itu, pemerintah campur tangan dalam urusan internal keluarga seperti yang tercantum dalam Pasal 77 (1).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal tersebut berbunyi, "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan".

Rerie menilai masih banyak persoalan bangsa dan negara yang lebih mendesak untuk diatur. Sementara persoalan keluarga bersifat privat dan tidak perlu diatur negara.

Sebelumnya, lima anggota DPR mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani (F-PKS), Ali Taher (F-PAN), Sodik Mudjahid (Fraksi Gerindra), dan Endang Maria Astuti (Fraksi Partai Golkar).

Ali Taher mengatakan usulannya terkait RUU tersebut disebabkan tingginya tingkat persoalan disharmonisasi keluarga di Indonesia.

Menurut Ali diperlukan UU agar persoalan ketahanan keluarga bisa menjadi alternatif pemecahan berbagai persoalan sosial yang dihadapi dalam lingkup keluarga.

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Tak Boleh Urusi Persoalan Rumah Tangga

"Fakta sosial kita menunjukkan betapa rapuhnya kondisi obyektif saat ini dalam dunia perkawinan. Tingkat perceraian rata-rata di tingkat kabupaten/kota tidak kurang dari 150-300 per bulan," kata Ali Taher di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan akibat perceraian tersebut menimbulkan persoalan pada hak asuh dan masa depan anak sehingga hal tersebut memerlukan perhatian.

Ali Taher menjelaskan penyebab utama keretakan rumah tangga tersebut adalah persoalan ekonomi seperti banyak pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga berakibat akumulatif terhadap persoalan ekonomi keluarga.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.