Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pemerintah Hapus Aturan Batas Kontrak Kerja

Kompas.com - 14/02/2020, 15:44 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menghapus aturan perjanjian kerja antarwaktu pada pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghapusan ini diketahui dari draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah disampaikan oleh pemerintah ke DPR.

Kompas.com telah mengonfirmasi draf RUU Cipta Lapangan Kerja ini kepada sejumlah pimpinan Badan Legislasi DPR pada Kamis (13/2/2020).

"Ketentuan pasal 59 dihapus, " demikian yang tertulis pada Bab IV Ketenagakerjaan Bagian II RUU Cipta Kerja sebagaimana dikutip Kompas.com, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Jika Omnibus Law Berlaku, Pemda Harus Sesuaikan Regulasi

Adapun pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Menanggapi penghapusan ini, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono menilai penggunaan pekerja kontrak yang dalam undang-undang disebut perjanjian kerja waktu tertentu bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.

"Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," kata Kahar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Kritik Omnibus Law Cipta Kerja, Walhi Nilai Jokowi Tak Tepati Janji

Padahal, lanjut dia, dalam UU Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Contohnya, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.

Selanjutnya, pasal tersebut juga mengatur pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Nasional
Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Nasional
Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Nasional
Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Nasional
Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X