Di RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Bisa Batalkan Perda

Kompas.com - 14/02/2020, 14:34 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja memberikan kewenangan Presiden mencabut peraturan daerah ( Perda) yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu termaktub pada Pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Demikian bunyi pasal 251.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Bisa Dikontrak Seumur Hidup?

(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan.

(2) Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden.

Bagi kepala daerah yang tetap memberlakukan perda yang telah dibatalkan perpres, akan diberi sanksi. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 252.

Saat ini, perda hanya bisa dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemda Tak Lagi Berwenang Urus Amdal

Sebelumnya, pemerintah sempat membuat regulasi yang mengatur bahwa menteri dalam negeri berwenang menghapus perda yang dipandang bertentangan dengan undang-undang.

Namun, peraturan tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga mekanisme pencabutan perda kembali harus melalui uji materi di MA.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

Nasional
Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umroh Dilakukan

Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umroh Dilakukan

Nasional
Antam akan Mundur dari Wakabareskrim Setelah Pasti Menjabat Sekjen KKP

Antam akan Mundur dari Wakabareskrim Setelah Pasti Menjabat Sekjen KKP

Nasional
Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Istana: Banjir Jakarta Tanggung Jawab Bersama, Tak Hanya Beban Pemprov DKI

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

Nasional
Habiburokhman: Kami Akan Serap Aspirasi soal Keserentakan Pemilu

Habiburokhman: Kami Akan Serap Aspirasi soal Keserentakan Pemilu

Nasional
WNI Positif Corona Tak Dijemput, Menkes: Dirawat di Jepang sampai Sembuh

WNI Positif Corona Tak Dijemput, Menkes: Dirawat di Jepang sampai Sembuh

Nasional
LIPI: RUU Cipta Kerja Lemahkan Posisi Buruh dalam Dewan Pengupahan

LIPI: RUU Cipta Kerja Lemahkan Posisi Buruh dalam Dewan Pengupahan

Nasional
Dasco: Pemilu 2019 Pelajaran Pahit, Banyak Dampak yang Tak Diinginkan

Dasco: Pemilu 2019 Pelajaran Pahit, Banyak Dampak yang Tak Diinginkan

Nasional
Pemerintah dan DPR Harus Cermat Tentukan Model Keserentakan Pemilu

Pemerintah dan DPR Harus Cermat Tentukan Model Keserentakan Pemilu

Nasional
Pakar Nilai Pemerintah Memang Ingin Punya Kewenangan Ubah UU Lewat PP

Pakar Nilai Pemerintah Memang Ingin Punya Kewenangan Ubah UU Lewat PP

Nasional
Jokowi: Jangan Produk Impor yang Dipajang di Market Place Kita

Jokowi: Jangan Produk Impor yang Dipajang di Market Place Kita

Nasional
KPU Pertimbangkan Pembagian Pemilu yang Ideal, Nasional dan Lokal

KPU Pertimbangkan Pembagian Pemilu yang Ideal, Nasional dan Lokal

Nasional
Umrah Ditangguhkan, Indonesia Akan Nego ke Saudi

Umrah Ditangguhkan, Indonesia Akan Nego ke Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X