Jika Omnibus Law Berlaku, Pemda Harus Sesuaikan Regulasi

Kompas.com - 14/02/2020, 15:16 WIB
Ketua DPRD Mataram, H Didi Sumardi KOMPAS.com/ Karnia SeptiaKetua DPRD Mataram, H Didi Sumardi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah mesti menyesuaikan sendiri regulasinya dengan Omnibus Law apabila rancangan undang-undang sapu jagad itu resmi berlaku.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Didi Sumardi usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Dengan sendirinya harus dilakukan segera penyesuaian (jika omnibus law bertentangan dengan perda). DPRD akan lakukan langkah-langkah penataan terhadap berbagai perda yang harus sejalan dengan UU omnibus law nantinya," ujar Didi.

Baca juga: Kritik Omnibus Law Cipta Kerja, Walhi Nilai Jokowi Tak Tepati Janji

Didi mengatakan, pada prinsipnya perda-perda yang bertentangan sedianya harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam Omnibus Law.

Penyesuaian itu dilakukan agar implementasinya jauh lebih mudah.

"Tanggung jawab besar kita adalah percepatan implementasi kebijakan Omnibus Law di daerah dengan arah bagaimana kita harus mendorong cipta lapangan kerja, meningkatkan investasi daerah," ujar Didi.

"Termasuk di dalamnya adalah melakukan langkah-langkah debirokratisasi dan bagaimana mempermudah perizinan di daerah," lanjut dia.

Baca juga: Izin Lingkungan Dihapus lewat Omnibus Law, Ini Penjelasan Menteri LHK

Ketua DPRD Kota Mataram itu mengatakan, pada dasarnya pemerintah daerah telah menangkap arah yang hendak dituju pemerintah pusat lewat rancangan undang-undang sapu jagad itu.

Oleh sebab itu, ia pun yakin langkah penyesuaian oleh pemerintah daerah tidak terlalu memakan waktu lama.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Adeksi yang akan berlangsung 10-13 Maret 2020 nanti, pihaknya pun berharap Wapres Ma'ruf Amin dapat memberikan arahannya terkait hal tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X