Bias Kepentingan Pemilik hingga Lemah Verifikasi Jadi Sorotan untuk Media

Kompas.com - 09/02/2020, 16:13 WIB
Ilustrasi kebebasan pers. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi kebebasan pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengingatkan, media massa di Indonesia untuk introspeksi secara serius. Sebab, ia melihat media di Indonesia cenderung mencoreng sembilan elemen jurnalisme.

Hal itu disampaikan Wijayanto sebagai catatan dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada Minggu (9/2/2020).

"Media harus melakukan introspeksi dengan sangat serius dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata Wijayanto dalam keterangan pers, Minggu.

"Semakin ditinggalkannya media mainstream oleh publik, seharusnya menjadi peringatan sangat kuat bahwa mereka harus berubah, atau justru musnah," ujarnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, LP3ES Soroti Media Massa yang Jawa Sentris

Ia menilai, media saat ini cenderung menjadi corong dari elite politik yang juga memunggungi nilai-nilai demokrasi, dipenuhi bias dan sensasi.

Media juga dinilai belum menegakkan independensi dan belum maksimal dalam menjalankan disiplin verfikasi.

Misalnya terkait independensi, Wijayanto menyoroti media yang lekat dengan pimpinan partai politik tertentu. Ia menilai, ada media yang menjadi tidak netral saat pemilu sedang berjalan.

"Tampak jelas tidak bisa menjaga jarak dengan kepentingan ekonomi politik pemiliknya sehingga berita mereka menjadi bias. Pemberitaannya selama pemilu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi politik pemiliknya," kata dia.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Menko PMK Ingatkan Tantangan Lawan Hoaks

Selain mencoreng independensi, Wijayanto juga melihat media saat ini mencoreng elemen jurnalisme lainnya, seperti loyalitas kepada publik.

"Dalam pemberitaan yang hanya diisi oleh statement elite politik, maka suara publik gagal dihadirkan dalam pemberitaan media," ucap Wijayanto.

"Salah satu contoh yang menarik baru-baru ini adalah studi yang dilakukan oleh peneliti Drone Emprit. Dalam kebijakan pemindahan ibu kota, Drone Emprit merekam perbincangan di Twitter," kata dia.

Data itu, kata Wijayanto, menyasar teks dan perbincangan di Twitter terkait dengan tawaran Presiden Jokowi terhadap investor di luar negeri dalam forum internasional Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 13 Januari 2020 lalu.

Baca juga: 4 Hal Penting Pidato Jokowi Saat Hari Pers Nasional di Kalsel, Melawan Information Disorder

Drone Emprit menunjukan dari total 15.005 twit, ada 10.336 yang memiliki pandangan negatif tentang pemindahan ibu kota.

Hanya 4.275 twit yang memiliki pandangan positif atau mendukung pemindahan ibu kota serta sebanyak 394 twit beropini netral.

"Sayangnya berlawanan dengan sentiment negatif netizen di dunia maya, bertaburan jejak digitial yang menunjukan bahwa wacana yang dibawa oleh media mainstream sebagian besar masuk dalam kategori sentimen positif dan mendukung narasi pemerintah dengan menjadikan mereka sebagai news sources utamanya," ucap dia.

Baca juga: Blokir Internet di Papua, Presiden Jokowi Digugat Melanggar Kemerdekaan Pers

Ia juga menyebut, disiplin verifikasi masih menjadi persoalan. Wijayanto menilai masih banyak media yang melanggar salah satu prinsip paling esensial dalam kerja jurnalistik.

"Kita bisa menjadikan peristiwa pengejaran KPK terhadap politisi PDI-P Harun Masiku sebagai contohnya. Semula banyak media mainstream yang memberitakan bahwa KPK tak dapat menghadirkan Harun karena dia tengah berada di luar negeri sejak 6 Januari. Penyebabnya adalah karena berita itu lemah dalam verifikasi," ujarnya.

Sebagian besar media dinilainya hanya menjadikan versi resmi pemerintah yaitu melalui pihak Kementerian Hukum dan HAM sebagai sumber berita, lalu memberitakannya begitu saja.

"Hanya Tempo yang melakukan verfikasi dan menemukan bahwa Harun memang pergi ke Singapura pada 6 Januari namun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari terbukti dari rekaman data penerbangannya dan juga tangkapan CCTV," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Nasional
KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X