Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2020, 11:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pentingnya peran media massa dalam melawan penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Hal itu disampaikan Muhadjir dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada Minggu (9/2/2020).

Muhadjir mengatakan, pers memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah kebudayaan. Pers bisa membuat budaya semakin maju atau bisa pula sebaliknya. Contoh kemunduran budaya, kata dia, adalah maraknya penyebaran informasi bohong ke khalayak.

Baca juga: Tangkal Hoaks Virus Corona yang Bertambah, Kemenkominfo Gandeng Medsos

"Budaya itu (penyebaran informasi bohong) kan lahir dari akal dan pikiran manusia. Ketika diekspresikan dan diadopsi oleh orang lain tidak mentah aja. Itu namanya dialetika yang melahirkan kebudayaan. Tidak ujug-ujug ada," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Minggu.

Menurut Muhadjir, hoaks seperti itu adalah bentuk dari dialektika budaya yang dicetuskan agen yang tidak bertanggung jawab. Ketika sampai ke khalayak, hal tersebut terus tersebar dan meluas.

Oleh karena itu, ia menilai tantangan dan tugas pers saat ini semakin berat.

Itu juga mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, penyebaran informasi juga semakin cepat. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diikuti juga dengan peningkatan komitmen dan tanggung jawab sosial pekerja media.

Baca juga: 54 Hoaks Penularan Virus Corona dan Lambatnya Antisipasi Pemerintah

"Meningkatkan kepatuhan pekerja media kepada kode etik jurnalistik itu harus menjadi pedoman utama. Dan saya usulkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) melakukan penertiban terhadap para pekerja pers ini. Termasuk juga untuk organisasi pers yang lainnya untuk memberikan pembinaan kepada anggotanya," jelasnya.

Dengan demikian, diharapkan aktivitas para pekerja media juga bisa dipertanggungjawabkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com