Wapres Ma'ruf: Pemerintah Prioritaskan Pembangunan SDM yang Unggul

Kompas.com - 31/01/2020, 23:04 WIB
Wakil Presiden RI Maruf Amin memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir NU ke-94 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Presiden RI Maruf Amin memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir NU ke-94 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut, pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah saat ini diprioritaskan pada sumber daya manusia.

Alasannya, sumber daya manusia dinilai sebagai fondasi paling penting dalam pembangunan negara.

"Salah satu prioritasnya adalah pembangunan SDM yang unggul, sehat, cerdas, produktif, yang memiliki daya saing, menguasai teknologi, dan berakhlak karimah," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-94 di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Tak Cukup dengan Omnibus Law, Tarik PMA Juga Perlu SDM Unggul

Ma'ruf mengklaim, upaya pembangunan SDM ditempuh pemerintah melalui sejumlah langkah. Selain reformasi pendidikan dalam jangka panjang, dalam jangka pendek pemerintah memfasilitasi pendidikan vokasi.

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan manusia. Di samping itu, kini tengah dilakukan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law.

"Ini akan diluruskan, disederhanakan, melalui Omnibus Law," ujar Ma'ruf.

Baca juga: 100 Hari Kerja Maruf Amin dan Peran Wapres yang Belum Tampak

Ma'ruf kemudian menyinggung Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah yang juga kader NU yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut Ma'ruf, sebagai Menteri Tenaga Kerja Ida ikut bertanggung jawab atas pembangunan SDM saat ini.

"Ini yang bertanggung jawab kader NU sendiri, Ibu Ida Fauziyah. Jadi kalau SDM NU kurang berkembang, yang disalahkan Ibu Ida Fauziyah itu," kata dia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X