Sri Mulyani ke DPR, Bahas Omnibus Law RUU Perpajakan dengan Puan Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Pertemuan yang digelar tertutup itu membahas soal omnibus law RUU Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dalan kesempatan itu turut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Ibu Menkeu datang ke sini untuk berkonsultasi terkait rencana pemerintah dalam penyerahan atau pembahasan omnibus law terkait dengan perpajakan," kata Puan seusai pertemuan.

Baca juga: Poin-poin Omnibus Law Perpajakan Beres, Tapi Cipta Lapangan Kerja Belum Rampung

Puan mengatakan DPR menunggu draf dari pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama. Soal target penyelesaian 100 hari kerja yang disebutkan Presiden Joko Widodo, ia yakin bisa terpenuhi jika kedua pihak bisa bekerja sama dengan baik.

"Kalau kemudian ini bisa kita selesaikan secepat mungkin, bahkan kurang dari 100 hari pun kalau memang sesuai dengan draf yang ada itu memang bisa kita selesaikan bersama, tentu saja kami selesaikan. Kami enggak akan berlama-lama," tuturnya.

Ia menegaskan pembahasan omnibus law RUU Perpajakan itu akan dilakukan secara transparan. Puan tidak ingin menimbulkan kegaduhan.

"Justru saya ingin membuka, bahwa tidak ada yg ditutupi dalam pembahasan omnibus law ini karena memang semangatnya adalah untuk kebaikan perekonomian dan investasi, serta membuka lapangan kerja dan tentu saja menggeliatkan sektoril itu semakin lebih baik dari sebelumnya," kata Puan.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan sesegera mungkin menyerahkan draf RUU Perpajakan ke DPR.

Baca juga: Jokowi Teken Surpres Omnibus Law Perpajakan

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah terus berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai rencana omnibus law RUU Perpajakan tersebut.

"Kan kami komunikasi terus ya. Ibu (Puan) tadi menyampaikan supaya kamu bicara dengan seluruh fraksi dan seluruh komisi dalam hal ini Komisi XI . Nanti dari pembicaraan itu kita mendapatkan kepastian mengenai mekanisme terbaik seperti apa," kata Sri Mulyani.

"Tadi juga saya rapat dengan Komisi XI banyak yang sudah menyampaikan omnibus law Perpajakan. Banyak yang sudah menyampaikan posisi atau pendapat, jadi saya rasa secepatnya itu yang lebih baik," ujarnya.