Kompas.com - 31/01/2020, 08:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna Laoly bertemu Ketua DPR Puan Maharani di DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Dokumen DPR RIMenteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna Laoly bertemu Ketua DPR Puan Maharani di DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Pertemuan yang digelar tertutup itu membahas soal omnibus law RUU Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dalan kesempatan itu turut hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Ibu Menkeu datang ke sini untuk berkonsultasi terkait rencana pemerintah dalam penyerahan atau pembahasan omnibus law terkait dengan perpajakan," kata Puan seusai pertemuan.

Baca juga: Poin-poin Omnibus Law Perpajakan Beres, Tapi Cipta Lapangan Kerja Belum Rampung

Puan mengatakan DPR menunggu draf dari pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama. Soal target penyelesaian 100 hari kerja yang disebutkan Presiden Joko Widodo, ia yakin bisa terpenuhi jika kedua pihak bisa bekerja sama dengan baik.

"Kalau kemudian ini bisa kita selesaikan secepat mungkin, bahkan kurang dari 100 hari pun kalau memang sesuai dengan draf yang ada itu memang bisa kita selesaikan bersama, tentu saja kami selesaikan. Kami enggak akan berlama-lama," tuturnya.

Ia menegaskan pembahasan omnibus law RUU Perpajakan itu akan dilakukan secara transparan. Puan tidak ingin menimbulkan kegaduhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Justru saya ingin membuka, bahwa tidak ada yg ditutupi dalam pembahasan omnibus law ini karena memang semangatnya adalah untuk kebaikan perekonomian dan investasi, serta membuka lapangan kerja dan tentu saja menggeliatkan sektoril itu semakin lebih baik dari sebelumnya," kata Puan.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan sesegera mungkin menyerahkan draf RUU Perpajakan ke DPR.

Baca juga: Jokowi Teken Surpres Omnibus Law Perpajakan

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah terus berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai rencana omnibus law RUU Perpajakan tersebut.

"Kan kami komunikasi terus ya. Ibu (Puan) tadi menyampaikan supaya kamu bicara dengan seluruh fraksi dan seluruh komisi dalam hal ini Komisi XI . Nanti dari pembicaraan itu kita mendapatkan kepastian mengenai mekanisme terbaik seperti apa," kata Sri Mulyani.

"Tadi juga saya rapat dengan Komisi XI banyak yang sudah menyampaikan omnibus law Perpajakan. Banyak yang sudah menyampaikan posisi atau pendapat, jadi saya rasa secepatnya itu yang lebih baik," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

Nasional
Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Nasional
Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Nasional
Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Nasional
Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Nasional
UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

Nasional
Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X