PKS Berharap Nasdem Pahami Usul Pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 30/01/2020, 19:58 WIB
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini berharap Fraksi Nasdem dapat memahami sikap fraksinya terkait pengajuan usul panitia khusus ( pansus) dengan menggunakan hak angket atas Kasus Jiwasraya.

Hal itu ia sampaikan seusai bertemu dengan anggota Fraksi Nasdem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

"PKS mengsulkan pansus angket. Kami ya kira-kira minta izin dan minta dimengerti," kata Jazuli.

Baca juga: Demokrat dan PKS Desak Pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Jiwasraya, Bagaimana Mekanismenya?

Jazuli mengatakan, Fraksi PKS menganggap pengawasan kasus dugaan korupsi Jiwasraya tidak cukup hanya dengan pembentukan panitia kerja (panja).

Menurut dia, PKS akan tetap mengupayakan pembentukan Pansus Jiwasraya.

Jazuli pun menegaskan PKS menghormati pilihan Nasdem yang menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) di komisi-komisi untuk mengawasi kasus Jiwasraya.

"Kira-kira minta izin dan minta dimengerti. Seperti mengertinya PKS apa pun sikapnya Nasdem yang akan diambil," ujar dia.

Baca juga: Sepakat dengan Demokrat, PKS Usul Bentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PKS berkukuh mengajukan usul pembentukan Pansus Jiwasraya. Senada dengan Fraksi Demokrat, mereka bahkan menginginkan pansus menggunakan hak angket.

Jazuli mengatakan pembentukan Pansus Hak Angket untuk mengungkap persoalan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi kita ingin mengungkapkan ini persoalan sesungguhnya seperti itu, agar perusahaan-perusahaan sejenis yang menghimpun dana rakyat tidak mengalami hal yang sama," kata Jazuli di Ruangan Rapat Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Fraksi Demokrat Usul Bentuk Pansus Hak Angket Terkait Jiwasraya

Hak angket ialah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan.

Sementara, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebelumnya sempat menyatakan pihaknya bisa kembali mengusulkan pembentukan pansus.

Baca juga: NasDem Akan Kembali Usulkan Pansus jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

Ia mengatakan, usul pansus akan dipertimbangkan Nasdem jika Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya yang telah dibentuk komisi terkait di DPR tidak bekerja maksimal.

"Nasdem berharap menuntaskan secara total. Kalau enggak, enggak ada salahnya walaupun panja sekarang balik lagi kami usulkan kepada pansus," kata Surya di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (29/1/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X