Demokrat dan PKS Desak Pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Jiwasraya, Bagaimana Mekanismenya?

Kompas.com - 30/01/2020, 16:39 WIB
Kursi Kosong di Paripurna Pansus Angket KPK - Deretan kursi kosong mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 yang membahas mengenai laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2). Panitia Angket merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)
14-02-2018 KOMPAS/WAWAN H PRABOWOKursi Kosong di Paripurna Pansus Angket KPK - Deretan kursi kosong mewarnai jalannya Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 yang membahas mengenai laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2). Panitia Angket merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan. Kompas/Wawan H Prabowo (WAK) 14-02-2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah dihadapkan pada kasus gagalnya pembayaran polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Perseroan). Adapun, kerugian negara atas kasus ini diperkirakan 13,7 triliun.

Kasus Jiwasraya pun menjadi perbincangan publik. Bahkan Presiden Joko Widodo sempat melontarkan bahwa permasalahan PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun sebelum masa pemerintahannya.

Pernyataannya Jokowi pun menuai kritik dari Partai Demokrat. Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Jokowi menyelesaikan masalah pembayaran polis, ketimbang menyalahkan pemerintah sebelumnya.

"Jangan cari, istilahnya kambing hitam. Apalagi sebenarnya persoalan ini enggak benar," tutur Syarief.

Baca juga: Sepakat dengan Demokrat, PKS Usul Bentuk Pansus Hak Angket Jiwasraya

Di sisi lain, DPR juga mewacanakan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya sebagai wadah untuk mengawasi pengusutan dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah tersebut.

Namun, wacana itu akhirnya redup setelah pimpinan DPR mendapat dorongan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja). Selain itu, pembentukan Pansus dinilai akan memakan waktu yang cukup lama.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong agar komisi III, VI dan XI membentuk Panja.

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Demokrat dan PKS ingin Pansus Hak Angket

Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat dan PKS di DPR mendorong pembentukan pansus tetap berjalan dengan menggunakan hak angket.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono beralasan kasus Jiwasraya adalah permasalahan berat dan serius.

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 79 tentang Hak DPR, maka Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Fraksi Demokrat Usul Bentuk Pansus Hak Angket Terkait Jiwasraya

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Nasional
Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Nasional
Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Nasional
Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Nasional
Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

Nasional
Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh 'Microdroplet', Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh "Microdroplet", Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X