Penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim soal Kebijakan "Kampus Merdeka"

Kompas.com - 29/01/2020, 05:39 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan struktur Kemendikbud berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2019 dan Permendikbud No 45 Tahun 2019 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud TA 2019 dan persiapan TA 2020 khususnya sarana dan prasarana pendidikan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan struktur Kemendikbud berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2019 dan Permendikbud No 45 Tahun 2019 serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbud TA 2019 dan persiapan TA 2020 khususnya sarana dan prasarana pendidikan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan empat kebijakan Kampus Merdeka dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Pertama adalah pembukaan program studi baru. Kedua, mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi; ketiga adalah fasilitas perguruan tinggi yang statusnya masih PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk mencapai PTN-BH; keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa tersebut," kata mantan CEO perusahaan rintisan Gojek ini.

Nadiem pun memaparkan satu per satu kebijakan dalam Kampus Merdeka.

Berikut ini penjelasan Mendikbud terkait kebijakan Kampus Merdeka:

Pembukaan program studi

Menurut Nadiem, saat ini, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS), kesulitan untuk membuka prodi baru.

Sebab, berbagai macam ketentuan persetujuan prodi baru memakan waktu yang lama.

Oleh karenanya, dalam kebijakan Kampus Merdeka, PTN dan PTS yang memiliki akreditas A dan B memiliki otonomi membuka prodi baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syarat lainnya, PTN dan PTS tersebut memiliki kerja sama dengan organisasi nirlaba, mitra perusahaan dan universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

"Kerja sama (dengan organisasi) yang pertama itu adalah dalam penyusunan kurikulumnya. Kedua, kemudian harus membuktikan ada program praktik magangnya dalam organisasi tersebut. Ketiga, ada rekrutmen kerja atau penempatan kerja," ucapnya.

Nadiem mengatakan, tiap prodi yang diajukan otomatis mendapat akreditasi C dari BAN-PTN.

Baca juga: Setelah Kampus Merdeka Lalu Apa? Ini Harapan Ketua Majelis Rektor PTN

Selain itu, ia menegaskan, meskipun pembukaan prodi baru dipermudah, Kemendikbud akan melakukan pengawasan terhadap prodi tersebut bersama yang dilakukan setiap tahun.

"Kami juga berhak menutup prodi, suatu hal yang penting untuk diketahui oleh perguruan tinggi, bukan kita lepas saja, malah kita akan perketat kontrol mekanisme kita bagi prodi-prodi yang merugikan," ucapnya.

Sistem akreditasi perguruan tinggi

Nadiem mengatakan, perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan kenaikan akreditasi kapan pun dan bersifat sukarela.

Ia menjelaskan, proses akreditasi sudah diterapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selama lima tahun terakhir.

Baca juga: Kampus Merdeka, Ini Daftar Lembaga Akreditasi Internasional Diakui Kemendikbud

Selain itu, pengajuan kenaikan prodi dapat dibatasi paling lambat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir.

"Bagi perguruan tinggi yang mendapatkan akreditasi di luar negeri, dia akan otomatis mendapatkan A di akreditasi sistem nasional kita," tuturnya.

Kebebasan PTN BLU menjadi PTN-BH

Nadiem mengatakan, keadaan saat ini, perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) harus mendapat akreditasi A untuk mencapai status perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH).

Selain itu, PTN BLU dan satuan kerja (satker) kurang memiliki fleksibilitas dalam finansial dan kurikulum.

Baca juga: Kebijakan Kampus Merdeka Permudah PTN Berstatus Berbadan Hukum

Oleh karenanya, kata dia, dalam kebijakan Kampus Merdeka, PTN BLU diberikan kemudahan untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

"Kami berikan mereka (PTN BLU) akselerasi untuk bisa mencapai status PTN BH. Bagi yang mau. Sekali lagi ini bukan paksaan. Bagi yang mau menjadi PTN BH, ini memang masih didanai oleh pemerintah, tapi bisa beroperasi seperti swasta. Gitu analoginya supaya lebih mudah," tuturnya.

Hak belajar 3 SKS di luar prodi

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, mahasiswa diberikan hak secara sukarela untuk mengambil di luar kampus sebanyak dua semester atau setara 40 SKS.

Kemudian, mahasiswa berhak mengambil prodi berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Kejutan Nadiem soal Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Nadiem juga mengatakan, ada perubahan definisi terkait SKS berubah menjadi jam kegiatan, bukan jam belajar.

"Nah, terakhir ini favorit saya. Hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan dengan cara itu perubahan definisi satuan kredit atau SKS," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Nasional
Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.