Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Kompas.com - 20/01/2020, 16:37 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARAFOTO/Dhemas ReviyantoSekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly (kiri) saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan membantah pemberitaan Kompas.com yang menulis Yasonna Laoly masuk dalam anggota tim hukum PDI-P.

Kekeliruan itu muncul setelah Yasonna Laoly hadir dalam konferensi pers tim hukum PDI-P pada 15 Januari 2020.

"Bapak Prof Yasonna H Laoly SH, Msc, Phd bukanlah Tim Hukum PDI Perjuangan dan tidak benar jika dikatakan sebagai Tim Hukum PDI Perjuangan karena terdapat perbedaan signifikan secara kedudukan hukum," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, dalam hak jawab yang diterima Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Dengan hak jawab itu, Kompas.com sekaligus mengklarifikasi dan mengganti judul dalam berita ini: Yasonna Hadiri Konpers Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

PDI-P memberian penjelasan bahwa Yasonna hadir dalam konferensi pers bukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna hadir sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan.

"Konferensi pers tersebut dilakukan di luar jam kerja, sehingga tidak mengganggu tugas-tugasnya sebagai menteri," kata Hasto.

Adapun, terdapat 12 orang yang tergabung dalam tim hukum PDI-P yang dipimpin I Wayan Sudirta.

Penetapan anggota tim hukum PDI-P berdasarkan Surat Tugas Nomor 84-A/ST/DPP/I/2020.

Berikut nama anggotanya:

Koordinator:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang

Nasional
Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Dicecar soal Salah Ketik Omnibus Law Cipta Kerja, Yasonna: Dimasukkan ke DIM Saja

Nasional
Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Berkat Bunyi Toa, Warga Cipinang Melayu Lebih Siap Hadapi Banjir

Nasional
Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Hujan Sejak Dini Hari, RSCM Sempat Terendam Banjir

Nasional
Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Belum Ada Respons Pemerintah soal Outbreak Corona di Korsel, Anggota DPR: Pemerintah Hadapi Situasi Tak Mudah

Nasional
Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Banjir Kali Ini Paling Besar dan Dua Kali

Nasional
Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Ini Penjelasan BMKG soal Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

Nasional
Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Kepada Menlu, WHO Minta Indonesia Terus Siaga dengan Sebaran Virus Corona

Nasional
Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Sebut Perempuan Bisa Hamil di Kolam Renang, Sitty Belum Disanksi KPAI

Nasional
Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Wapres Ma'ruf: Pemilu Jangan jadi Sumber Perpecahan dan Permusuhan

Nasional
Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Wabah Virus Corona di Korsel, Anggota DPR: Keselamatan WNI Harus Diprioritaskan

Nasional
Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Banjir di Cipinang Melayu, Warga: Hujan Reda Bukannya Surut Malah Tambah Parah

Nasional
Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Jokowi Minta Perbanyak Acara di Daerah Wisata yang Terdampak Virus Corona

Nasional
Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabitas Politik

Nasional
Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Wapres Ma'ruf Singgung Praktik 'NPWP' di Pilkada, Apa Maksudnya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X