Mengenang Gus Dur, Ulama yang Mengaku Berdarah Tionghoa

Kompas.com - 20/01/2020, 06:00 WIB

Sania Mashabi,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Sania Mashabi

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Abdurrahman Wahid. Gambar diambil pada Minggu (25/4/2004). (KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Mantan Presiden Soeharto menyambut kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, 8 Maret 2000.

Ketua Umum PB NU Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid di Musyawarah Nasional Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Quomarul Huda, Mataram, NTB. Foto diambil pada November 1997.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perayaan Tahun Baru China atau Imlek tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid.

Pria yang akrab disapa Gus Dur memiliki andil cukup besar hingga akhirnya etnis Tionghoa di Indonesia dapat merayakan Imlek secara bebas.

Catatan pemberitaan, sebagai soerang orang ulama nyentrik, Gus Dur memiliki pemiliki pemikiran pemikiran pluralis.

Gus Dur termasuk sosok yang tidak suka diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.

Dia juga orang pertama yang menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur menyudahi satu permasalah diskriminasi pada etnis Tionghoa hingga akhirnya mereka bisa merayakan Imlek secara bebas dan terbuka.

Keppres tersebut mematahkan aturan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

(ARSIP FOTO) KOMPAS / ARBAIN RAM Mantan Presiden Soeharto menyambut kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, 8 Maret 2000.

Di dalam peraturan lama, kelompok Tionghoa di Indonesia tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan peribadatan secara mencolok dan hanya diperbolehkan di lingkungan keluarga.

Baca juga: Gus Dur, Islam, dan Pancasila

Alasannya, saat itu Presiden Soeharto menganggap aktivitas warga Tionghoa menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi.

Kala itu, etnis Tionghoa juga diminta untuk mengganti identitas menjadi nama Indonesia.

Ketika resmi menjabat sebagai Presiden, Gus Dur banyak tidak sependapat dengan pemikiran Soeharto.

Menurut dia, etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia karena itu harus mendapatkan hak-hak yang setara. Termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan.

Gus Dur juga sempat menganggap Muslim Tionghoa boleh merayakan Tahun Baru Imlek sehingga tidak dianggap sebagai tindakan musyrik.

Bagi dia, perayaan ini adalah bagian dari tradisi budaya, bukan agama.

Dia kemudian menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif. Artinya hanya yang merayakan yang diperbolehkan libur.