Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Kompas.com - 19/01/2020, 11:17 WIB
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa menjawab pertanyaan di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (29/7/2005). Gus Dur bersama sejumlah tokoh lintas agama membentuk Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, ia meminta Mahkamah Agung segera menggelar sidang mengenai Ahmadiyah. KOMPAS/AGUS SUSANTOMantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa menjawab pertanyaan di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (29/7/2005). Gus Dur bersama sejumlah tokoh lintas agama membentuk Aliansi Masyarakat Madani untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, ia meminta Mahkamah Agung segera menggelar sidang mengenai Ahmadiyah.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid memang tidak bisa lepas dari kebebasan etnis Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru China atau Imlek di Indonesia. 

Pria yang akrab disapa Gus Dur itu memiliki peran besar hingga akhirnya etnis Tionghoa dapat merayakan Imlek secara terbuka.

Pada era Orde Baru, di bawah kepemimpiman Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan Imlek secara terbuka.

Larangan itu tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China.

Baca juga: Gus Dur, Islam, dan Pancasila

Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat agar tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga.

Sementara itu, untuk kategori agama dan kepercayaan China ataupun pelaksanaan dan cara ibadah dan adat istiadat China itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung.

Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk dalam kategori tersebut.

Bebaskan perayaan Imlek

Setelah Soeharto lengser pada 1998, diskriminasi terhadap etnis tertentu tak serta merta menghilang. 

Tindakan diskriminatif kerap kali muncul, salah satunya saat etnis Tionghoa diwajibkan menyertakan surat bukti kewarganegaraan RI ketika mengurus dokumen kependudukan.

Namun, saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, perubahan pun terjadi. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X