DPR Terima Tantangan Jokowi Selesaikan Omnibus Law dalam 100 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad optimistis DPR RI bisa menyelesaikan pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan dalam waktu 100 hari.

Menurut Dasco, sepanjang pemerintah dan DPR aktif membahasnya, maka Omnibus Law dapat rampung sesuai target.

"Saya pikir apa yang disampaikan presiden (target 100 hari rampung Omnibus Law) bukan hal mustahil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Buruh Bantah Telah Setujui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Dasco mengatakan, dalam membahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Fasilitas Perpajakan, DPR akan membuka komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat yang berkepentingan atas RUU tersebut.

"Belajar dari hal lalu, DPR akan banyak membuka komunikasi ya dengan seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan UU yang akan kita jalan tersebut," ujar dia.

Lebih lanjut, fraksi Gerindra siap mengawal pembahasan RUU Omnibus Law di DPR sampai selesai.

"Ya kami siap kawal, bukan hanya Gerindra, banyak fraksi siap kawal," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo berharap DPR RI bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf aturan itu diserahkan oleh pemerintah.

Baca juga: Menko Airlangga: Konfederasi Buruh Setujui Omnibus Law

Presiden Jokowi mengatakan, akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," lanjut dia.

Presiden Jokowi menyebutkan, draf RUU Omnibus Law ini akan diajukan pemerintah ke DPR RI pekan depan.

Baca juga: Jokowi Targetkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Selesai dalam 100 Hari

Ia mengakui pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja ini bukan lah hal yang mudah.

Pasalnya, Omnibus Law akan sekaligus merevisi 79 undang-undang. Total, ada 1244 pasal yang akan direvisi lewat UU sapu jagat ini.

"Itu yang kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak untuk merespons perubahan-perubahan yang ada di dunia," kata dia.